Sri Mulyani Salurkan PMN Rp 10 T ke BUMN, Ini Uang Rakyat Harus Digunakan Dengan Bijak

Berita Trend Indonesia – Baru-baru ini, pemerintah melakukan penyaluran Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar Rp 10 triliun.

Sri Mulyani, selaku Menteri Keuangan mengatakan bahwa PMN tersebut disalurkan kepada tiga perusahaan milik negara yaitu PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebesar Rp 5 triliun, PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) sebesar Rp 2 triliun, dan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) sebesar Rp 3 triliun.

Sri Mulyani menegaskan bahwa PMN yang diberikan tersebut berasal dari uang rakyat yang telah dihimpun dalam naungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Oleh karena itu, Sri Mulyani menghimbau agar PMN yang diberikan kepada tiga perusahaan BUMN tersebut dapat digunakan dengan sebaik-baiknya.

“Pagi ini kita lihat Rp 10 triliun diberikan, itu angka yang sangat besar untuk APBN kita. Mencari Rp 10 triliun itu nggak gampang. Kita berharap tentu dana yang berasal dari uang rakyat bisa menghasilkan manfaat yang maksimal bagi masyarakat dan perekonomian,” ujar Sri Mulyani.

Sri Mulyani mengatakan, PMN yang diberikan ke PLN sebesar Rp 5 triliun akan digunakan untuk menyalurkan elektrifikasi ke desa-desa terpencil yang masih belum mendapatkan listrik.

“Kita akan terus-menerus tekun, konsisten, bertahap untuk membangun setiap sudut dan pelosok Indonesia. Karena seluruh rakyat Indonesia dimanapun mereka berada berhak mendapatkan pelayanan yang sama. Pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, termasuk listrik. Itulah yang harusnya #uangkita kita gunakan untuk membangun Indonesia berkelanjutan dan berkeadilan,” ujar Sri Mulyani.

 

Pembiayaan dan Pembangunan

Menteri Keuangan Sri Mulyani: 60 Negara Terimpit Utang, Ada Indonesia?

Sri Mulyani menjelaskan, pemberian PMN untuk PT SMF akan digunakan untuk mengembangkan akses pembiayaan dan pembangunan yang ditujukan kepada sektor perumahan, khususnya untuk kelompok yang berpendapatan rendah.

Selanjutnya, pemberian PMN untuk BPDLH akan digunakan untuk meningkatkan pendanaan dalam menghadapi adanya dampak dari perubahan iklim.

Sri Mulyani menegaskan bahwa pemerintah dan BUMN telah berjanji untuk menggunakan PMN secara akuntabel dan transparan yang ditujukan untuk kesejahteraan rakyat.

Diketahui, janji dalam penggunaan PMN tersebut telah tertuang dan terjaga dengan adanya  Key Performance Indicator (KPI) bagi BUMN yang mendapatkan PMN.

Oleh karena itu, Sri Mulyani menjelaskan apa saja manfaat dari penyaluran PMN tersebut, agar masyarakat dapat mengetahui dan merasakan manfaatnya.

“Karena itu adalah bagian dari akuntabilitas publik. Jangan sampai BUMN menganggap bahwa PMN itu yang memang sudah seharusnya,” ujar Sri Mulyani.

“Jadi kita bertanggung jawab untuk selalu bisa menyampaikan apa yang sudah kita kerjakan untuk manfaatnya bagi masyarakat dan perekonomian,” sambungnya.

 

PLN Mempercepat Program Penyaluran Listrik 3T

 

Kementerian Badan Usaha Milik Negara

Anggota Komisi VI DPR RI Hendrik Lawerissa sangat mendukung gerakan PLN untuk mempercepat penyaluran listrik di daerah 3T yaitu daerah yang tertinggal, terdepan, dan terluar.

“Saya mengapresiasi usulan pak Dirut PMN Rp 10 triliun ini. Saya setuju sekali dengan rencana elektrifikasi di daerah 3T menggunakan PMN pada tahun 2023,” ujar Hendrik Lawerissa.

Hendrik Lawerissa menyatakan bahwa dulu di kampung halamannya masih belum ada listrik, tetapi sekarang sudah ada listrik dan masyarakat dapat menikmati akses listrik tersebut.

“Di Pulau Damer, di Dapil saya jaringan dan gardu, sekarang tinggal dilengkapi sehingga masyarakat dapat merasakan akses kelistrikan,” sambungnya.

 

Biaya Sambung Listrik di daerah 3T Mencapai Biaya Rp 45 Juta Per Rumah

Listriki Desa Terpencil, Indonesia Semakin Terang » Berita energi & Minerba Hari Ini - RuangEnergi.com

Darmawan Prasodjo, selaku Direktur Utama PT PLN mengatakan, program pengaliran listrik di daerah 3T membutuhkan investasi dana yang sangat besar.

Darmawan Prasodjo menjelaskan bahwa perkiraan dana untuk penyaluran listrik di daerah 3T membutuhkan Rp 45 juta per satu rumahnya.

Diketahui, perkiraan dana tersebut sangatlah tinggi dan besar dibandingkan dengan  pengaliran listrik di wilayah non 3T yang hanya sekitar Rp 1 juta – Rp 2 juta per rumah.

“Biaya investasi infrastruktur ketenagalistrikan untuk daerah 3T mencapai Rp 45 juta per pelanggan,” ujar Darmawan Prasodjo.

Related posts