Berita Trend Indonesia – Seperti yang kita tahu, saat ini negara Indonesia dikenal sebagai negara yang mempunyai Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah.
Sebagai informasi bahwa sumber daya alam Indonesia terdiri dari berbagai sektor, seperti kelautan, pertambangan, tanah, gas bumi, mineral, angin, pasang surut arus laut, hewan, udara, dan pariwisata.
Meskipun telah dikenal mempunyai sumber daya alam yang melimpah, tetapi pada realitanya sampai saat ini masih banyak sekali masyarakat Indonesia yang hidup dalam kemiskinan dan jauh dari kata sejahtera.
Banyak masyarakat yang bertanya-tanya, mengapa mereka masih hidup dalam kemiskinan, padahal mereka lahir dan hidup diatas Tanah Air Indonesia yang mempunyai sumber daya alam yang melimpah.
Diketahui, kemiskinan disebabkan oleh beberapa faktor, seperti pembangunan yang belum merata, upah minimum yang tidak memadai, taraf hidup masyarakat yang buruk, dan meningkatnya angka pengangguran setiap tahun tanpa adanya tambahan kesempatan kerja.
Bukan hanya angka kemiskinan saja yang masih tinggi, melainkan saat ini angka pengangguran di Indonesia juga semakin tinggi, dan angka pengangguran tersebut terjadi di usia muda atau Gen Z yakni umur 15 sampai 24 tahun.
Berdasarkan beberapa jurnal yang ada maka menyebutkan bahwa tingkat kemiskinan dan pengangguran di Indonesia sangat berpengaruh terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi angka pengangguran di Indonesia, seperti tidak seimbangnya lapangan pekerjaan yang tersedia dengan laju pertumbuhan penduduk di Indonesia, dan kesenjangan keahlian.
Badan Pusat Statistik (BPS) telah resmi mengumumkan bahwa saat ini terdapat 9,9 juta anak muda Indonesia yang masih menganggur dan tidak mendapatkan pelatihan kerja.
Tanggapan Pakar Ekonomi
Direktur Eksekutif Center of Economics and Law Studies Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan, solusi paling tepat untuk mengatasi pengangguran di Indonesia ialah pemerintah harus berupaya untuk mencegah terjadinya deindustrialisasi prematur.
Bhima Yudhistira Adhinegara menjelaskan, karena pasca-reformasi industri manufaktur ini sebenarnya semakin melemah porsinya dibandingkan dengan sektor jasa.
Bhima Yudhistira Adhinegara juga menjelaskan bahwa jika porsi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) industri manufaktur sekarang hanya tinggal 18-19 persen saja, maka angka tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan sebelum era reformasi yang mencapai 25 persen terhadap PDB.
Oleh karena itu, hal tersebut menjadikan suatu kekhawatiran yang serius bagi para anak muda yang masih menganggur, karena mereka tidak terserap di sektor formal khususnya di industri yang sifatnya padat karya.
Diketahui, industri padat karya merupakan suatu kegiatan pembangunan dimana pembangunan tersebut lebih banyak menggunakan tenaga manusia jika dibandingkan dengan tenaga mesin.
Menurut Bhima Yudhistira Adhinegara, saat ini pemerintah harus berfokus untuk menerapkan beberapa insentif dan berbagai stimulus agar banyak investor yang melakukan investasi di sektor industri padat karya.
Disisi lain, Bhima Yudhistira Adhinegara juga menjelaskan bahwa industri padat karya yang harus dikembangkan oleh pemerintah yaitu meliputi industri pakaian jadi, alas kaki, produksi elektronik, komponen otomotif, dan lainnya.
Kartu Prakerja Tidak Mengatasi Pengangguran
Sebagai informasi bahwa pada beberapa tahun yang lalu, pemerintah telah resmi meluncurkan Kartu Prakerja.
Kartu Prakerja diluncurkan dengan harapan untuk menekan angka pengangguran di Indonesia, dan menyejahterakan masyarakat.
Sebagai informasi bahwa Kartu Prakerja dapat dimanfaatkan masyarakat untuk melatih kompetensi keahliannya.
Namun, seorang pakar ekonomi, Direktur Eksekutif Center of Economics and Law Studies Bhima Yudhistira Adhinegara dengan tegas menyebutkan bahwa Kartu Prakerja tidak membantu mengatasi pengangguran di Indonesia.
Bhima Yudhistira Adhinegara mengaku, saat ini banyak masyarakat yang bertanya-tanya, mengapa mereka belum mendapatkan kejelasan untuk bekerja dimana meskipun sudah mempunyai Kartu Prakerja.
Bhima Yudhistira Adhinegara menjelaskan, seharusnya setelah mendapatkan pelatihan dan uang saku, pemerintah juga harus memberikan tempat rekomendasi kerja bagi lulusan Kartu Prakerja.
Jika pemerintah tidak ikut serta membantu dalam penempatan kerja, maka Kartu Prakerja akan sia-sia, dan para lulusan Kartu Prakerja akan berakhir menjadi pengangguran.
