Berita Trend Indonesia – Seperti yang kita tahu, pada beberapa pekan yang lalu pemerintah telah resmi mengeluarkan produk Minyak Goreng Curah Rakyat (MGCR) yang mempunyai label nama “Minyakita”.
Minyakita tersebut diminati oleh banyak masyarakat, mulai dari kalangan kurang mampu dan hingga kalangan mampu.
Permintaan produksi dari Minyakita tersebut meningkat sangat pesat, dan pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan produksinya.
Diketahui, Minyakita sangat laris dipasaran karena mengingat lagi bahwa harganya sangat terjangkau dibandingkan dengan minyak-minyak lain, dan Minyakita juga mempunyai kualitas yang unggul.
Tetapi, baru-baru ini, masyarakat resah karena Minyakita mulai langka dipasaran, dan jika ada maka harganya sangat melambung tinggi.
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan, adanya kelangkaan produk Minyakita disebabkan karena para pengguna minyak goreng premium beralih ke Minyakita.
Hal tersebut disampaikan Zulkifli Hasan saat dirinya meninjau langsung gudang penyimpanan Minyakita di marunda, Cilincing, Jakarta Utara.
“Sekarang yang premium pindah (ke Minyakita),” ujar Zulkifli Hasan.
Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa ada distributor minyak goreng premium yang melaporkan bahwa perusahaannya mengalami penurunan omset yang signifikan.
Hal tersebut sangat berbanding terbalik dengan Minyakita, justru Minyakita mengalami peningkatan pendapatan pada beberapa pekan terakhir.
Zulkifli Hasan mengaku bahwa minyak goreng Minyakita ditargetkan untuk masyarakat yang kurang mampu dan pembeli minyak goreng curah.
Sebagai solusi saat ini, Kementerian Perdagangan menambah domestic market obligation (DMO) atau memprioritaskan kebutuhan pasar domestik, untuk Minyakita. Dari 300.000 ton per bulan menjadi 500.000 ton.
“Sekarang jalan keluarnya, yang pertama kita tambah dari 300.000 ke 500.000 ton per bulan saya sudah teken oke kemarin. Tapi tetap utamanya pasar rakyat, kalau lebih pasar rakyat baru bisa masuk ritel modern,” ujar Zulkifli Hasan.
Menko Luhut Turun Tangan
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia, Luhut Binsar Pandjaitan juga turut turun tangan untuk mengatasi adanya kelangkaan minyak goreng Minyakita.
Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, Kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng rakyat atau Minyakita saat ini salah satunya disebabkan oleh berkurangnya pasokan Domestic Market Obligation (DMO) terutama dari pasokan minyak kita.
“Saya mohon kepada Kemendag untuk memastikan peningkatan pasokan DMO oleh produsen minyak goreng (Minyakita) sebanyak 50 persen hingga Lebaran nanti (bulan April). Alokasi per perusahaan ditentukan berdasarkan rata-rata kinerja ekspor perusahaan selama Oktober-Desember 2022 secara proporsional dan kepatuhan masing-masing perusahaan terhadap pemenuhan DMO,” ujar Luhut Binsar Pandjaitan.
Luhut Binsar Pandjaitan juga meminta kepada Kemendag, Kemenperin, dan Indonesia National Single Window (INSW) untuk melakukan deposito 66 persen hak ekspor yang dimiliki eksportir saat ini dan tidak dapat langsung digunakan.
Pencairan deposito akan dilakukan secara bertahap sejak 1 Mei dan diberikan melihat kepatuhan perusahaan dalam memenuhi kewajiban DMO.
Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan bahwa pencairan deposito akan lebih cepat jika perusahaan telah memenuhi syarat dan kontrak yang ada.
Lakukan Pengawasan
Menko Luhut Binsar Pandjaitan meminta kepada semua jajaran Satgas Pangan, Kemendag, Kemenperin untuk selalu melakukan pengawasan yang ketat terhadap adanya kecurangan penyaluran miyak goreng Minyakita.
Menko luhut juga menjelaskan bahwa pengawasan tersebut dapat dilakukan melalui sistem yaitu SIMIRAH (Sistem Informasi Minyak Goreng Curah).
Meskipun telah dilakukan pengawasan berbasis data dan sistem, tetapi, Menko Luhut tetap meminta jajaran yang berwajib untuk melakukan pengawasan langsung dilapangan.
“Saya minta segala bentuk pelanggaran dapat ditindak tegas. Kemendag mohon untuk meningkatkan insentif pengali minyak kita menjadi 1,5 dan 1,75 untuk kemasan bantal dan pouch/botol untuk menjaga gap dengan minyak curah tetap menarik. Di tengah situasi yang ada, komunikasi menjadi kunci. Masyarakat harus diberikan informasi yang seluas mungkin terhadap kondisi yang sebenarnya masih terjaga dan melaporkan jika terjadi pelanggaran di lapangan. Saya minta Kemendag dan Satgas Pangan membuka jalur hotline yang dapat dihubungi dan ditindaklanjuti laporannya,” ujar Menko Luhut.
