Berita Trend Indonesia – Seperti yang kita tahu, saat ini pemerintah sedang mematangkan pembangunan infrastruktur untuk Ibu Kota Nusantara.
Diketahui, Ibu Kota Negara Indonesia akan segera berpindah di Titik Nol Ibu Kota Nusantara yang berada di Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur.
Pemerintah mengklaim bahwa pemindahan Ibu Kota Nusantara tersebut harus dilakukan karena ada beberapa faktor, salah satunya yaitu tingkat kepadatan penduduk, serta tidak meratanya pembangunan dan teknologi di Indonesia.
Berdasarkan data yang ada, pembangunan infrastruktur, kepadatan penduduk, dan teknologi hanya berkembang pesat di Pulau Jawa, dan masih banyak pulau yang belum merasakan pembangunan infrastruktur yang modern dan teknologi yang canggih.
Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo dan pemerintah resmi melakukan pembangunan Ibu Kota Negara Baru di IKN Kalimantan Timur.
Pemerintah mengumumkan bahwa saat ini pembangunan yang ada di IKN Nusantara telah mencapai 74 persen per 1 Maret 2024.
Sebagai informasi bahwa dana pembangunan IKN didapatkan dari berbagai sumber, yakni mulai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Investasi.
Sejak beberapa pekan yang lalu, pemerintah Indonesia telah berupaya untuk memamerkan IKN ke forum-forum internasional, dan pemerintah berharap agar banyak investor yang masuk ke IKN.
Pemerintah mengklaim bahwa nantinya IKN akan menjadi Ibu Kota yang canggih, modern, dan ramah lingkungan.
Baru-baru ini, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengeluarkan statement bahwa bagi PNS yang mau dipindahkan ke IKN, maka PNS tersebut akan dipromosikan atau dinaikan pangkatnya secara cepat.
Tito Karnavian menjelaskan bahwa dirinya juga pernah menerapkan program serupa terkait perpindahan pegawai ketika berdinas di Polda Papua.
Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian kepada wartawan, pada Selasa, 11 Juni 2024.
Membantu Permasalahan Lahan
Sebagai informasi bahwa pada beberapa hari yang lalu, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono dan Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe telah resmi mengundurkan diri dari proyek IKN.
Banyak masyarakat serta politikus yang menduga bahwa mundurnya Bambang Susantono disebabkan oleh adanya beberapa masalah dalam proses pembangunan infrastruktur di IKN.
Masyarakat dan politikus menyebutkan bahwa alasan utama mundurnya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono dan Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe, didasarkan oleh adanya masalah gaji dan masalah lahan.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, dirinya akan membantu pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan lahan yang ada di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Tito Karnavian berharap agar dirinya mampu menuntuaskan permasalahan lahan, dan pembangunan IKN dapat dipercepat agar Upacara HUT Ke-79 Indonesia dapat dirayakan di IKN.
Menurut Tito Karnavian, dengan adanya pergantian Kepala Otorita IKN, maka dirinya menjadi lebih antusias dan semangat untuk ikut terlibat dalam pembangunan IKN.
Tito Karnavian menjelaskan, saat ini dirinya dapat menjadi penghubung untuk percepatan pembangunan IKN, terlebih lagi menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah daerah dan Pak Basuki (Plt Kepala Otorita IKN).
Tito Karnavian juga menjelaskan bahwa Penjabat (Pj) Bupati Penajam Paser Utara yakni Makmur Marbun merupakan salah seorang stafnya di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Pj Gubernur Kalimantan Timur yakni Akmal Malik juga merupakan salah seorang Direktur Jenderal (Dirjen) di Kemendagri.
Oleh karena itu, dirinya mempunyai hubungan emosional dengan para pemerintah daerah kawasan IKN.
Presiden Joko Widodo Mengundang Megawati dan SBY Untuk Upacara HUT Ke-79 RI di IKN
Presiden Joko Widodo telah resmi mengundang para mantan Presiden RI untuk hadir dalam acara perayaan atau upacara HUT Ke-79 Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara (IKN), pada 17 Agustus 2024.
Mantan Presiden RI yang diundang tersebut meliputi mantan Presiden kelima Megawati Soekarnoputri, dan Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Presiden Joko Widodo di Posyandu Terintegrasi RW 02 RPTRA Taman Sawo Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Selasa, 11 Juni 2024.
