Berita Trend Indonesia – Seperti yang kita tahu, saat ini pemerintah sedang mematangkan pembangunan infrastruktur untuk Ibu Kota Nusantara (IKN).
Sebagai informasi bahwa sebentar lagi Ibu Kota Negara Indonesia akan segera berpindah di Titik Nol Ibu Kota Nusantara yang berada di Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur.
Pemerintah mengklaim bahwa pemindahan Ibu Kota Nusantara tersebut harus dilakukan karena adanya beberapa faktor, salah satunya yaitu tingkat kepadatan penduduk, serta tidak meratanya pembangunan dan teknologi di Indonesia.
Berdasarkan data yang ada, pembangunan infrastruktur, kepadatan penduduk, dan teknologi hanya berkembang pesat di Pulau Jawa, dan masih banyak pulau yang belum merasakan pembangunan infrastruktur yang modern dan teknologi yang canggih.
Oleh karena itu, Mantan Presiden Joko Widodo dan pemerintah resmi melakukan pembangunan Ibu Kota Negara Baru di IKN Kalimantan Timur.
Tetapi, setelah Mantan Presiden Joko Widodo lengser dari jabatannya, proyek IKN sudah jarang tikabarkan lagi, dan baru-baru ini terdapat kabar atau isu yang menyatakan bahwa proyek IKN telah dihentikan dan akan berakhir mangkrak.
Bukan hanya mangkrak saja, tetapi pembangunan IKN juga dinilai menghabiskan biaya, dan tidak membawa manfaat bagi masyarakat Indonesia.
Kabar tersebut dapat muncul karena adanya beberapa fakta yang menunjukan bahwa proyek IKN memang kurang beres, pasalnya beberapa waktu lalu, Ketua Otorita IKN sempat mengundurkan diri.
Banyak masyarakat yang bertanya-tanya tentang apakah benar bahwa proyek IKN dihentikan dan akan berakhir mangkrak.
Karena viralnya kabar tersebut, akhirnya pihak Otorita Ibu Kota (OKN) angkat bicara dan mengklaim bahwa kabar tersebut hanyalah kabar hoax dari pihak yang tidak bertanggungjawab, dan mereka tidak suka dengan adanya kemajuan di negara Indonesia.
Pihak Otorita Ibu Kota Nusantara (OKN) mengumumkan, saat ini proyek masih berjalan dengan lancar, dan Presiden Prabowo Subianto juga kerap melakukan kunjungan atau pemantauan secara berkala.
Juru Bicara OIKN sekaligus Staf Khusus Kepala OIKN Bidang Komunikasi Publik Troy Pantouw mengatakan, saat ini program pembangunan IKN sudah masuk kedalam tahap dua tahun 2025-2029 tentang pembangunan sarana dan prasarana dengan target menjadikan Nusantara sebagai Ibu Kota Politik Republik Indonesia pada 2028.
Troy Pantouw menjelaskan, Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang ditetapkan dalam tahap dua ini yakni sebesar Rp48,8 triliun, dan anggaran tersebut akan diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan terdapat juga anggaran dari Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yakni sebesar Rp 60,93 triliun, serta investasi dari pihak swasta yakni sebesar Rp 6,49 triliun.
Sri Mulyani Blokir Anggaran IKN
Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, saat ini anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) telah diblokir oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Republik Indonesia (RI) Sri Mulyani.
Menkeu Sri Mulyani mengatakan, dirinya terpaksa harus melakukan pemblokiran anggaran pembangunan IKN karena Presiden Prabowo Subianto telah memintanya agar APBN dialokasikan terhadap program unggulan dahulu.
Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengaku bahwa pada beberapa hari kedepan, dirinya akan menghadap ke Menkeu Sri Mulyani untuk memohon agar anggaran IKN dapat dibuka.
Menurut Dody Hanggodo, anggaran adalah salah satu alat yang paling utama untuk dapat mempercepat pembangunan IKN.
Dody Hanggodo menjelaskan, meskipun anggaran sempat terhambat dan diblokir oleh Menkeu Sri Mulyani, tetapi sampai saat ini Otorita IKN dan para pihak lainnya akan terus berupaya semaksimal mungkin dalam melanjutkan tahap pembangunan IKN.
