Berita Trend Indonesia – Seperti yang kita tahu, sebentar lagi kita akan merayakan pesta rakyat dan pesta politik, pesta yang dimaksud ialah Pemilihan kepala daerah (Pilkada atau Pemilihan kepala daerah) serentak 2024.
Sebagai informasi bahwa pada beberapa pekan yang lalu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengumumkan bahwa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 akan digelar pada Rabu, 27 November 2024 di seluruh Indonesia.
Diketahui, terdapat beberapa calon yang harus dipilih didalam Pilkada, yakni Gubernur dan Wakil Gubernur untuk Provinsi (Pilgub), Bupati dan Wakil Bupati untuk Kabupaten (Pilbup), dan Walikota dan Wakil Walikota untuk Kota (Pilwakot).
Calon Pilkada bukan hanya hadir dari tokoh politikus saja, tetapi saat ini sudah ada beberapa artis yang turut mencalonkan diri di Pilkada serentak 2024.
Berdasarkan peraturan Mahkamah Konstitusi melalui putusannya No 5/PUU-V/2007 maka dijelaskan bahwa setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk mendaftarkan diri dan mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Jadi, setiap warga negara yang ingin mencalonkan diri di Pilkada, tidak harus diusung atau bergabung dalam Partai Politik (Parpol) terlebih dahulu.
Akan tetapi, partai politik juga diizinkan untuk berkontribusi atau memberikan dukungan langsung kepada calon-calon yang akan maju di Pilkada.
Seorang calon yang mendapatkan dukungan oleh Parpol maka akan berdampak positif terhadap perolehan suara di masyarakat.
Saat ini sudah banyak masyarakat dan tokoh politik yang tidak sabar untuk menanti-nantikan Pilkada Serentak yang digelar beberapa hari lagi.
Mendekati Pilkada Serentak 2024, Presiden Prabowo Subianto telah meminta jajaran keamanan negara untuk berupaya semaksimal mungkin dalam mengamankan Pilkada Serentak 2024 di seluruh Indonesia.
Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, Pilkada adalah sesuatu yang rawan, dan banyak sekali celah kecurangan di dalam Pilkada, contohnya seperti serangan fajar atau politik uang, dan beberapa daerah yang rawan kerusuhan seperti daerah Papua serta daerah dengan kandidat tunggal atau pasangan calon yang berjumlah dua.
Serangan fajar atau politik uang sendiri adalah suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum.
Serangan fajar dan politik uang adalah tindakan yang licik dan tidak sesuai dengan norma Pemilu yakni Luber Jurdil (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil).
Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Pemilu adalah pesta milik rakyat, dan rakyat sendiri yang berhak untuk menentukan siapa yang layak untuk menjadi calon pemimpinnya, tanpa ada embel-embel suap menyuap atau janji manis.
Tindak Tegas
Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Eddy Soeparno mengatakan, aparat harus menindaktegas para pelaku money politics atau politik uang khususnya mendekati hari Pilkada Serentak 2024.
Eddy Soeparno menjelaskan, politik uang atau serangan fajar pasti selalu ada dalam pemilihan langsung baik legislatif maupun ekskutif.
Menurut Eddy Soeparno, politik uang harus mulai dibersihkan, dan para pihak harus turut bekerjasama untuk membasmi hal tersebut, mulai dari jajaran TNI-Polri, dan Bawaslu.
Bukan hanya pihak pemerintahan saja, tetapi para masyarakat sipil dan masyarakat umum harus turut bekerjasama dan menyatukan suara untuk berperang terhadap politik uang.
Jika politik uang tidak segera dibasmi dalam Pilkada tahun ini, maka politik uang akan menjadi budaya bagi demokrasi Indonesia, dan mencoreng nama baik negara.
Tanggapan Bawaslu
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5019339/original/005883900_1732424564-IMG_6552.jpg)
Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Jakarta menggelar apel siaga pada hari ini, apel tersebut digelar dalam bentuk mengantisipasi dan menindaktegas adanya politik uang di daerah DKI Jakarta.
Ketua Bawaslu Jakarta Munandar Nugraha mengatakan, pihaknya telah melakukan pelantikan resmi dan pelatihan berulang terhadap para pengawas tempat pemungutan suara (TPS) agar para pengawas dapat mempunyai integritas yang tinggi dalam mengawasi jalannya Pilkada Jakarta 2024.
Munandar Nugraha juga membuka layanan aduan bagi seluruh pihak yang melihat adanya aktivitas mencurigakan, khususnya aktivitas kecurangan politik yakni politik uang.
