Berita Trend Indonesia – Baru-baru ini, warganet dan politikus dihebohkan dengan pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebutkan bahwa dirinya akan cawe-cawe di Pilpres 2024 mendatang.
Presiden Joko Widodo menyampaikan hal tersebut saat bertemu para pemimpin redaksi media massa di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (29/5/2023).
GM News and Curent Affairs Kompas TV Yogi Nugraha mengatakan, Awalnya, Presiden Joko Widodo membahas soal momentum negara dalam 13 tahun kedepan, sehingga dibutuhkan pemimpin agar Indonesia tumbuh positif.
“Kemudian dikaitkan lah dengan soal capres. Tadi (Jokowi) mengatakan begini ‘pemimpin di tahun 2024-2029 dan 2034 itu sangat krusial. Untuk mewujudkan 13 tahun’,” ujar Yogi Nugraha.
“Salah satu yang disebut oleh Pak Jokowi adalah bagaimana memastikan perkembangan ekosistem mobil listrik.dia menyebutkan EV, electric vehicle. Jadi ini harus serius. Kata presiden, kalau kita konsisten, 2027 ini Indonesia sudah beres semua,” sambungnya.
Yogi Nugraha mengaku bahwa dalam percakapan tersebut Presiden Joko Widodo juga membahas mengenai Pilpres 2024 mendatang.
“ya saya untuk hal ini, ( untuk 13 tahun momentum) saya harus cawe cawe. Karena untuk kepentingan negara. Kira-kira begitulah. Harus cawe-cawe harus ikut untuk tingkat nasional,” ujar Yogi Nugraha dalam menuturkan pernyataan dari Presiden Joko Widodo.
“Saya punya cara cawe-cawe dan saya tahu persis bagaimana cara berpolitik yang baik. Jadi cawe-cawe itu demi negara, bukan demi pribadi,” sambungnya.
Dengan adanya pernyataan dari Presiden Joko Widodo tersebut, akhirnya banyak warganet dan politikus yang mengartikan bahwa Presiden Joko Widodo akan ikut serta dalam Pilpres 2024 mendatang, dan mempunyai sikap tidak netral dalam Pemilu.
Pendapat Bappilu
Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani mengatakan, pernyataan dari Presiden Joko Widodo kurang tepat, pasalnya bahasa cawe-cawe atau ikut-ikutan diartikan sebagai tindakan yang tidak adil dan jujur.
Oleh karena itu, banyak warganet dan politikus yang heboh dengan pernyataan Presiden Joko Widodo tersebut.
“Pernyataan Pak Jokowi yang akan cawe-cawe terkait Pemilu 2024 demi bangsa dan negara tentu tidak pas dan berlebihan. Ini bukan pernyataan yang positif mengingat rekam jejak Pak Jokowi tidak demikian. Sering berbeda antara pikiran, perkataan dan perbuatan,” ujar Kamhar Lakumani.
Kamhar Lakumani mengaku bahwa Presiden Joko Widodo telah lama mengincar presiden baru dan ikut membentuk poros koalisi tertentu.
“Ini menegaskan Pak Jokowi tak netral. Apa pun justifikasinya. Atas nama demokrasi ini tak bisa dibenarkan,” ujar Kamhar Lakumani.
Kamhar Lakumani juga menilai gerakan mimik wajah dan ekspresi dari Presiden Joko Widodo saat mengeluarkan pernyataan “Cawe-Cawe” tersebut.
“Ini ekspresi psikologi Pak Jokowi yang merasa memiliki kemampuan dan pengetahuan yang lebih memadai untuk memastikan Indonesia bisa menjadi negara maju dari 13 tahun waktu yang tersedia. Padahal kenyataannya tidak demikian. Beliau overestimate atas pengetahuan dan kemampuannya,” ujar Kamhar Lakumani.
“Justru yang paling pas dan relevan adalah melakukan perubahan dan perbaikan. Pelanjut Jokowi hanya akan membuat ikhtiar Indonesia maju, Indonesia Emas 2045 semakin jauh panggang dari api,” sambungnya.
Penjelasan Pihak PDIP
Ketua DPP PDIP, Eriko Sotarduga mengatakan, Presiden Joko Widodo hanya ingin menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat yaitu dengan menggunakan bahsa “Cawe-Cawe”.
“Beliau ingin menyampaikan secara sederhana sebenarnya dengan bahasa yang disebut sebagai cawe-cawe. Tapi kami menilai memang seharusnya seorang presiden, memang harus cawe-cawe kalau meminjam istilah beliau begitu. Karena begini ini kan pesta demokrasi, di mana rakyat yang nanti akan menentukan pilihannya,“ ujar Eriko Sotarduga.
Eriko Sotarduga menjelaskan bahwa maksud dibalik pernyataan “Cawe-Cawe” ialah Presiden Joko Widodo hanya ingin memastikan keamanan dan keadilan bagi masyarakat saat Pilpres 2024 mendatang.
Jadi, Presiden Joko Widodo akan ikut serta dan turun tangan langsung jika ada tindakan yang adil dalam Pilpres 2024.
“Nah Presiden ingin menjamin itu terjadi dengan baik, kedua beliau ingin menjamin bahwa proses transisi dari pemerintahan bapak Presiden Joko Widodo kepada siapapun penerusnya nanti berjalan dengan baik,” ujar Eriko Sotarduga.
“Era keterbukaan, tidak mungkin ada lagi hal-hal yang bisa dikondisikan secara tertutup atau terjadi katakan proses ketidakadilan,” sambungnya.
Eriko Sotarduga berharap agar masyarakat mempunyai pemahaman yang tinggi dan positif untuk menangkap pernyataan dari Presiden Joko Widodo tersebut.
“Memang kita tidak bisa memaksakan semua pendapat ya artinya semua menanggapi ini secara positif, tidak bisa. Tapi inilah yang justru kita menjelaskan ini secara terbuka seperti saya sebagai wakil rakyat ingin menjelaskan apa yang dimaksud oleh presiden,” tutup Eriko Sotarduga.
