Viral Data PLN Bocor dan Dijual di Platform Hacker, Berikut Klarifikasi PLN

Berita Trend Indonesia – Baru-baru ini, warganet dihebohkan dengan kabar bahwa adanya kebocoran data Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Kabar tersebut pertama kali dibagikan oleh pengguna Twitter yang melaporkan bahwa adanya penjualan lebih dari 17 data pelanggan PLN.

Ada seseorang yang menjual data pelanggan PLN di platform hacker yaitu di breached.to.

Diketahui, seorang hacker tersebut menjual beberapa informasi penting pengguna PLN, diantaranya yaitu ID pelanggan, nama pelanggan, tipe energi, KWH, alamat, nomor meteran, hingga tipe meteran, serta nama unit UPI.

Berikut tangkapan layar penjualan data pelanggan PLN:

“Hi, Im selling data PLN 17 MILLION++ with field ID,Idpel,Name,Consumer Name,Energy Type,Kwh,Address,Meter No,Unit Upi,Meter Type,Nama Unit Upi,Unit Ap,Nama Unit Ap,Unit Up,Nama Unit Up,Last Update,Created At,” tulis akun tersebut.

Diketahui, hacker yang menjual data pengguna PLN tersebut juga menyertakan sampel data korban, agar meyakinkan calon pembelinya.

 

Klarifikasi PLN

PT PLN (Persero) akhirnya angkat bicara mengenai kabar bahwa adanya penjualan data pelanggan di platform hacker.

Juru bicara PLN Gregorius Adi Trianto menyatakan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir tentang adanya isu kebocoran data tersebut.

Adi mengatakan, data yang bocor tersebut merupakan data replikasi bukan data transaksional aktual data tersebut juga tidak diupdate.

Adi menegaskan, pihak PLN akan memastikan bahwa data yang asli dan akurat tidak bisa dimasuki oleh pihak lain.

“Kami pastikan server data milik PLN aman dan tidak dimasuki pihak lain. Data transaksi aktual pelanggan aman,” ujar Adi.

Adi menyebutkan bahwa pihak PLN telah menerapkan keamanan yang ketat dan bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat tidak perlu khawatir yang berlebih, pasalnya pihak PLN telah berusaha keras dan menyatakan bahwa data masyarakat dalam keadaan aman.

“Kami sedang melakukan investigasi atas user-user yang terotorisasi dan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum bilamana ditemukan indikasi pelanggaran hukum menyangkut kerahasiaan data perusahaan,” tutupnya.

Related posts