Berita Trend Indonesia – Seperti yang kita tahu, saat ini seluruh warga negara Indonesia sedang dihebohkan dengan adanya fenomena bencana kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di sejumlah daerah negara Indonesia.
Sebagai informasi bahwa karhutla telah terjadi di sejumlah Pulau dan Provinsi di negara Indonesia, yakni di Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, dan Pulau Papua.
Meskipun telah terjadi di sejumlah Pulau, tetapi yang paling terdampak dan membesar yakni terjadi di Pulau Kalimantan dan Sumatera.
Berdasarkan laporan terbaru dari Sistem Pemantauan Karhutla (SiPongi) Kementerian Kehutanan, maka pada pagi hari ini, sekitar Pukul 08.30 WIB, telah terdapat 619 titik panas hotspot yang menyebar di 17 Provinsi Indonesia, dan sebaran titik panas paling tinggi terjadi di Provinsi Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan.
SiPongi mengklaim bahwa di Provinsi Kalimantan Tengah telah terdapat 235 titik panas, selanjutnya di Provisi Sumatera Selatan telah mencapai 205 titik panas, dan jika keduanya digabungkan, maka mendominasi sekitar angka 71 persen dari total sebaran titik panas yang ada.
Pada Provinsi Kalimantan Tengah sendiri titik terbesar terjadi di daerah Kabupaten Kapuas dengan nilai sebara 53 titik, daerah Kabupaten Pulau Pisau dan Kotawaringin Timur telah menyebar hingga 45 titik., dan terakhir di Kabupaten Katingan telah terjadi penyebaran sebesar 38 titik.
Selanjutnya pada Provinsi Sumatera Selatan, terdapat titik penyebaran tertinggi yakni di Kabupaten Ogan Komerling Lir (OKI) dengan total 118 titik panas, dan disusul di daerah Kabupaten Banyuasin dengan sebaran titik panas yakni 34 titik, dan terakhir terjadi di daerah Kabupaten Musi Banyuasin dengan sebaran sebanyak 28 titik panas.
Sebaran titik panas api tersebut menjadi peringatan nyata bahwa saat ini Pemerintah harus melakukan berbagai langkah dan strategi yang manjur untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan yang ada di sejumlah daerah.
Karena pada dasarnya karhutla sendiri mempunyai dampak negatif signifikan terhadap sosial dan lingkungan.
Dampak negatif yang ditimbulkan ialah meliputi pencemaran udara berat akibat adanya partikel beracun, krisis air bersih, musnahnya flora dan fauna, dan meningkatkan potensi perubahan iklim.
Karena dampak nya sangat luas bahkan telah menyebar di sejumlah negara tetangga, maka baru-baru ini, Presiden Prabowo Subianto telah resmi menyetujui bantuan asing untuk menangani pemadaman kebakaran di negara Indonesia.
Menteri Luar Negeri Armanatha Nasir mengatakan, Presiden Prahowo Subianto telah menyetujui sejumlah tawaran bantuan dari negara asing di dunia.
Menurut Armantha Nasir, proses tawaran bantuan dari negara Asing tersebut telah mencapai tahap teknis, dan beberapa langkah lagi semua perjanjian persetujuan akan segera usai.
Armantha Nasir mengaku bahwa bukan hanya menyetujui bantuan dari asing saja, melainkan saat ini Pemerintah Negara Indonesia telah menaruh prihatian dan permohonan maaf yang tinggi terhadap sejumlah negara ASEAN yang terkena dampak dari karhutla Indonesia.
Armantha Nasir juga menjelaskan bahwa saat ini negara Indonesia telah memenuhi kewajiban pelaporan dengan ASEAN Coordinating Centre for Transboundary Haze Pollution (ACC THPC) terkait informasi terkini dan perkembangan solusi serta langkah-langkah terhadap karhula Indonesia.
Negara Rujukan Untuk Bantu Indonesia Tangani Karhutla
Peneliti Konservasi Hutan Pusat Riset Ekologi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Yayan Hadiyan mengatakan, terdapat sejumlah negara rujukan yang berpotensi mampu membantu negara Indonesia dalam menangani permasalahan kebakaran hutan dan lahan.
Sejumlah negara yang dimaksud tersebut ialah negara Australia dan Firlandia, kedua negara tersebut telah mempunyai fasilitas dan peralatan yang canggih untuk memadamkan titik api hotspot di beberapa tempat.
Menurut Yayan Hadiyan, Australia mempunyai sistem yang canggih dan mempunyai Department of Biodiversity, Conservation and Attractions (DBCA) pemerintah Australia Barat yang dinilai mempunyai kompetensi yang tinggi dalam menangani berbagai keadaan darurat, salah sautnya ialah kebakaran hutan dan lahan.
Badan penanggulangan berbagai keadaan darurat di Australia tersebut juga diberikannama Australasian Inter-service Incident Management System (AIIMS).
Yayan Hadiyan berharap agar progres perjanjian kerja sama antara negara Indonesia dan Australia maupun Firlandia dapat segera dilaksanakan, dan fenomena kebakaran hutan dan lahan di negara Indonesia dapat segera usai.
