Berita Trend Indonesia – Pemerintah resmi mengumumkan bahwa akan melakukan implementasi program campuran biodiesel ke solar atau program B35 mulai Rabu, 1 Februari 2023.
Diketahui, program B35 merupakan langkah pencampuran biodiesel antara bahan bakar nabati (BBN) berbasis minyak kelapa sawit dengan BBM diesel.
Pemerintah akan melakukan peningkatan presentasi pencampuran Bahan Bakar Nabati (BBN) ke dalam Bahan Bakar Minyak (BBM) yang awalnya 30 persen (B30) menjadi 35 persen (B35).
Pemerintah mengaku bahwa program B35 harus dilakukan karena untuk menciptakan upaya tenaga kerja baru yaitu melakukan penurunan emisi gas rumah kaca, dan mulai melakukan pengelolaan devisa negara.
Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Musdalifah Mahmud menjelaskan bahwa program B35 telah dirapatkan dengan matang dan telah disetujui oleh seluruh pemangku kepentingan.
“Penyaluran biodiesel yang akan kita selenggarakan B35 ini diperkirakan sebesar 13,15 juta liter,” ujar Musdalifah Mahmud.
Musdalifah Mahmud mengatakan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kelapa sawit terbesar di dunia.
Indonesia mempunyai 16,3 juta hektare lahan kelapa sawit yang telah ditanam di berbagai daerah.
Musdalifah Mahmud juga mengaku bahwa ada sebanyak 16 juta penduduk atau masyarakat Indonesia yang perekonomiannya tergantung pada kelapa sawit.
“Ada 16,3 juta hektare yang ditanami oleh kelapa sawit dan sekitar 16 juta rakyat kita tergantung dari adanya ekonomi kelapa sawit,” ujar Musdalifah Mahmud.
Musdalifah Mahmud menjelaskan bahwa dengan adanya program B35 maka masyarakat akan dapat menghirup udara segar dan lebih baik dibandingkan dengan program sebelumnya.
“Kita menjalankan energi biru untuk rakyat kita, dan rakyat kita dapat menghirup udara yang lebih baik dibandingkan kita menghirup udara dari energi fosil,” ujar Musdalifah Mahmud.
Perkuat Industri Kelapa Sawit Indonesia
Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), Sahat Sinaga mengatakan, adanya program B35 dari pemerintah maka akan berdampak positif terhadap industri kelapa sawit di Indonesia.
Sahat Sinaga mengaku bahwa jika program B35 diterapkan maka akan banyak permintaan kelapa sawit yang masuk dan nantinya akan menambah lapangan pekerjaan juga bagi masyarakat sekitar.
“Sangat bagus itu (B35), tambah konsumsi dalam negeri. Kalau porsi ekspor bisa berubah enggak masalah, karena harga lebih bagus lagi,” ujar Sahat Sinaga.
Sahat Sinaga menjelaskan bahwa saat ini dunia membutuhkan suplai minyak sawit sebanyak 248 juta ton per tahunnya, dan jumlah tersebut terus bertambah 7 juta ton setiap tahunnya.
Sahat Sinaga menegaskan bahwa produsen kelapa sawit harus meningkatkan kuantitas dan kualitas produknya lagi, karena mengingat bahwa pemerintah juga menerapkan program B35 mulai 1 Februari 2023 mendatang.
“Mereka harus bisa tingkatkan produktivitas, sekarang itu paling tidak 25 ton tandan buah sawit per hektar per tahun. Jangan cuma 12 ton, apalagi petani kita itu perlu dibantu,” ujar Sahat Sinaga.
Harga Acuan Komoditas
Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), Sahat Sinaga mengatakan bahwa pemerintah harus membentuk bursa harga acuan komuditas, dan termasuk harga acuan sawit.
Diketahui, harga acuan komoditas merupakan harga yang telah ditetapkan dan disahkan oleh kepala badan atau kementrian suatu negara.
“Saya sangat setuju. Itu perlu didukung. Yang persoalannya adalah kalau ada bursa komoditi ini, itu pengelolanya jangan ikut campur yang berbisnis sawit. Jadi harus ada independent party,” ujar Sahat Sinaga.
“Kalau tidak (dikelola oleh pengusaha non-sawit), ya itu udah tidak benar. Itu yang perlu dicegah,” tutupnya.
