Berita Trend Indonesia – Seperti yang kita tahu, saat ini kasus korupsi di Indonesia masih merajalela, kasus korupsi tersebut terbagi menjadi beberapa lini, yakni lini pemerintahan dan lini Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Sebagai informasi bahwa kasus korupsi terbesar saat ini terjadi di lini Badan Usaha Milik Negara (BUMN), beberapa pekan yang lalu, terdapat beberapa perusahaan BUMN yang tersandung kasus korupsi hingga triliunan rupiah, dan kasus korupsi tersebut sangat merugikan keuangan negara Indonesia.
Contoh perusahaan BUMN yang baru-baru ini tersandung kasus korupsi adalah perusahaan PT Isargas/PT Inti Alasindo Energi, PT Timah, PT Indofarma, dan masih banyak lagi.
Banyak masyarakat yang bertanya-tanya mengapa banyak sekali kasus korupsi yang terjadi di lini BUMN, dan apakah lini BUMN sangat rentan dan mudah untuk kecolongan.
Banyak masyarakat juga yang meminta kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir untuk segera melakukan analisa dan pencegahan terkait kasus korupsi di BUMN.
Karena banyaknya tanggapan dan pertanyaan dari masyarakat, akhirnya Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir telah resmi melakukan pembersihan dan pencegahan korupsi di lini BUMN.
Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, saat ini pihaknya telah melakukan bersih-bersih untuk menindak kasus-kasus penyelewengan dana di BUMN.
Erick Thohir menjelaskan, sebenarnya program bersih-bersih sudah dilakukan sejak tahun 2019, dan pada tahun tersebut pihaknya berhasil mengungkap kasus korupsi Asabri, Jiwasraya, dan Garuda Indonesia.
Setelah berhasil mengungkap beberapa kasus tersebut, pihaknya belum meneruskan program bersih-bersih lagi, pasalnya pada tahun 2019 akhir sampai tahun 2022 seluruh negara di dunia sedang berjuang untuk melawan pandemi Covid-19.
Erick Thohir menjelaskan, dirinya berkomitmen akan melakukan program bersih-bersih BUMN dengan bijak, dan dirinya memastikan bahwa tidak akan ada kasus yang lolos dari program bersih-bersih tersebut.
Erick Thohir mengaku bahwa saat ini pihaknya sudah menjalin kerjasama dengan beberapa pihak terkait, seperti kepolisian, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (BPPIK).
Menurut Erick Thohir, program bersih-bersih BUMN akan dapat berjalan dengan lancar dan cepat jika dibantu oleh pihak swasta juga, oleh karena itu, Erick Thohir turut meminta bantuan dari pihak swasta untuk membantu program bersih-bersih BUMN Indonesia.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Menteri BUMN Erick Thohir di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, pada Jumat, 8 November 2024.
Disisi lain, Erick Thohir juga mengaku bahwa BUMN adalah pilar utama dan benteng ekonomi nasional, BUMN juga mempunyai tugas utama untuk menyeimbangkan perekonomian nasional dan menyelesaikan proyek strategis dari Presiden.
Mengejar Oknum Yang Menyelewengkan Dana BUMN
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4995221/original/069697500_1730987748-20241107_183212.jpg)
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, dirinya akan melakukan peningkatan tata kelola dan sistem pengendalian internal perusahaan BUMN.
Program peningkatan tata kelola dan sistem pengendalian internal tersebut dilakukan dengan menggandeng beberapa pihak dan lembaga, seperti BPPIK, lembaga baru yang dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto, dan beberapa pihak swasta.
Erick Thohir percaya bahwa beberapa hari kedepan pihaknya akan menemukan beberapa kasus kecurangan atau penyelewengan dana di lini BUMN.
Menurut Erick Thohir, saat ini terdapat 30 persen kebocoran anggaran di lini BUMN, kebocoran tersebut telah ditanggapi oleh Presiden Prabowo Subianto, dan Presiden Prabowo Subianto juga meminta agar Menteri BUMN cepat mengambil tindakan dan menemukan oknum yang menyelewengkan anggaran BUMN tersebut.
Erick Thohir menegaskan bahwa dirinya siap membuka pintu selebar-lebarnya bagi pihak manapun yang ingin bekerjasama dengan BUMN untuk memberantas kasus korupsi atau penyelewengan dana di lingkup BUMN.
Kepala BPPIK Aries Marsudiyanto mengatakan, saat ini Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan secara langsung untuk memberantas kasus korupsi di BUMN.
Menurut Aries Marsudiyanto, penyalahgunaan atau penyelewengan dana di BUMN menjadi penghalang bagi Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan program unggulannya.
Program unggulan yang dimaksud ialah seperti menyejahterakan masyarakat, makan siang bergizi gratis, hilirisasi, dan percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa dirinya akan memberantas kasus korupsi sampai ke akar-akarnya, mulai dari lingkup pemerintahan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
