KPK Tetap Melakukan OTT Meskipun Digoyang

KPK Tetap Melakukan OTT Meskipun Digoyang

Beritatrendindonesia.com – News, KPK kembali lagi melakukan operasi tangkap tangan terhadap Wali Kota Batu Eddy Rumpoko. OTT terhadap Eddy ini menjadi penangkapan kepada penyelenggara negara dalam tiga hari beruntun.

Tiga OTT tersebut pun dilakukan di tiga pulau berbeda. Pengamat dari Pusat Kajian Antikorupsi, Zainal Arifin Muchtar menilai OTT yang dilakukan KPK ini baik dan perlu untuk dilakukan sebagai teguran kepada pelaku korupsi.

“Saya pikir OTT ini perlu untuk dilakukan, karena memang perilaku banal di beberapa daerah butuh untuk diinterupsi, butuh ditegur agar orang lebih takut untuk melakukan hal itu. Untuk itu OTT ini cukup baik, ucap Zainal, Sabtu (16/9/2017) malam.

Menurut OTT yang dilakukan KPK ini sebagai wujud pembuktian pemberantasan korupsi terus dijalankan. Kerja pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK ini menurutnya harus didukung.

Zainal mengungkapkan ada sedikit pengaruh atas usaha menggoyang KPK yang dilakukan oleh pihak luar. Meskipun demikian, KPK tetap menjalankan tugas utama pemberantasan korupsi. Menurutnya, hal tersebut menunjukkan KPK tetap dapat bertaji walaupun di goyong.

Seperti yang diketahui, dalam waktu tiga hari berturut-turut KPK melakukan OTT dan menangkap beberapa pejabat penyelenggara negara. Pada Kamis (14/9) KPK melakukan OTT terhadap Bupati Batubara, OK Arya Zulkarnain.

Dirinya bersama dengan empat orang lainnya telah ditetapkan sebagai tersangka. Dalam OTT ini, KPK menyita duit sebesar Rp 396 juta yang merupakan bagian dari commitment fee sebesar Rp 4,4 miliar.

Sementara sehari selanjutnya, KPK melakukan OTT terhadap Ketua DPRD Banjarmasin Iwan Rusmali dan Wakil Ketua DPRD Banjarmasin Andi Effendi. Mereka yang diduga telah menerima suap untuk menyetujui Raperda Penyertaan Modal kepada PDAM.

Keduanya sudah ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan dua orang lainnya yaitu Direktur Utama PDAM Bandarmasih Muslih dan Manajer Keuangan PDAM Bandarmasih Trensis. Muslih dan Trensis diduga telah memberikan suap kepada Iwan dan Andi untuk menyetujui raperda tersebut. KPK menyita uang sebesar Rp 48 juta yang merupakan bagian dari commitment fee sebesar Rp 150 juta.

Kinerja KPK sering dikritik oleh beberapa pihak. Isu mengenai penyadapan, penyidikan, penindakan sampai dengan hingga penuntutan yang dilakukan KPK disoroti. Ada juga yang mengatakan OTT yang dilakukan KPK membuat ricuh dan justru membuat bangsa malu.

Haryono juga mempertanyakan tujuan dari Pansus Angket KPK. Jika yang dimaksud memperkuat KPK, fokus Pansus seharusnya membantu KPK bukan mencari permasalahan.

Related posts