Beritatrendindonesia.com – News, Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa komitmen pemerintah sudah jelas, yaitu ingin memperkuat keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jokowi pun tidak ingin terus mengulang-ulang dalam menyampaikan sikapnya mengenai komitmen pemerintah.
Komitmen Jokowi terhadap penguatan KPK ini sering dipertanyakan, seiring dengan terbentuknya dan berjalannya Panitia Khusus Hak Angket DPR terhadap KPK. Jokowi dinilai tidak tegas menyikapi masalah itu, sehingga Pansus Hak Angket KPK terus berjalan sampai dengan hari ini.
Saat disinggung mengenai, apakah akan menerima konsultasi yang diinginkan oleh Pansus Angket KPK, Jokowi dengan tegas menolaknya. Mantan Wali Kota Solo itu meminta, pansus yang berada pada wilayah DPR tidak dibawa-bawa kepada dirinya.
Masa kerja Pansus Angket KPK, yang sebenarnya habis pada 28 September 2017, diperpanjang selama 60 hari ke depan. Perpanjangan masa kerja dilakukan, sebab Pansus Angket KPK masih belum berhasil meminta keterangan dari pimpinan KPK.
Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi meminta kepada Jokowi untuk bersikap sebagai kepala negara dalam merespons polemik Pansus Hak Angket KPK. Dikarenakan, sampai sekarang ini Jokowi hanya memosisikan diri sebagai kepala pemerintahan saat situasi semakin panas antara hubungan pansus dan KPK.
Dari sisi lain, perwakilan koalisi lainnya, Miko Susanto Ginting menilai bahwa perpanjangan masa kerja Pansus Angket KPK tidak dapat dilepaskan dari sidang praperadilan Ketua DPR Setya Novanto. Menurut pendapatnya, dari analisis yang telah dilakukan oleh pihaknya, jika Setnov memenangkan praperadilan, Pansus Angket KPK akan menggunakannya sebagai senjata baru untuk menyerang KPK.
