Berita Trend Indonesia – Seperti yang kita tahu, saat ini banyak masyarakat yang mengeluhkan bahwa harga beras mengalami kenaikan yang sangat drastis.
Banyak masyarakat yang mengaku kesulitan untuk membeli beras, pasalnya, selain mengalami kenaikan harga, beras juga mengalami kelangkaan stok di pasaran.
Sebagai informasi bahwa saat ini terdapat beberapa jenis beras yang dibatasi pembeliannya, jenis beras tersebut ialah jenis beras SPHP Bulog.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Arprindo) Roy Nicholas Mandey mengatakan, kelangkaan beras di pasar disebabkan oleh tingginya harga beras dari produsen, sehingga banyak pasar ritel yang memilih tidak memasok beras terlalu banyak.
Diketahui, saat ini harga beras telah mencapai Rp 18.500 per kilogram dari harga sebelumnya yaitu Rp 13.000 per kilogram.
Harga beras saat ini sangat melambung tinggi dari harga eceran tertinggi (HTE) yang telah ditetapkan.
Banyak masyarakat yang bertanya-tanya apa saja yang menjadi penyebab naiknya harga beras dan kelangkaan stok beras.
Baru-baru ini, Ekonom dari Center of reform on Economics (CORE) Indonesia, Eliza Mardian mengatakan, kenaikan harga beras dan kelangkaan stok beras disebabkan oleh adanya program bantuan sosial (bansos) pangan yang gencar dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dikala musim politik.
Eliza Mardian menjelaskan, saat ini stok CBP di Bulog hanya sekitar 1,2 juta, dan jumlah tersebut tidak cukup kuat untuk mengintervensi kenaikan harga di pasaran.
Eliza Mardian menjelaskan bahwa Pemilu tahun 2024 ini merupakan Pemilu yang berskala besar, pasalnya selain memilih Calon Presiden dan Wakil Presiden, kita juga harus memilih Kepala Daerah (Pilkada) dan Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) di seluruh wilayah di Indonesia.
Oleh karena itu, saat ini banyak calon yang menggelar hajatan rakyat atau pesta rakyat untuk pendukungnya.
Hal tersebutlah yang menjadi faktor utama penyebab kenaikan harga dan kelangkaan stok beras di pasaran.
Eliza Mardian menjelaskan bahwa total terdapat 37 Provinsi dan 508 Kabupaten/Kota yang menggelar Pemilu Pilkada dan Pileg.
Disisi lain, Eliza Mardian juga mengaku bahwa stok cadangan beras pemerintah (CBP) di Bulog akan menipis jika pemerintah terus melakukan pemberian bansos pangan menjelang Pemilu 2024.
Menurut Eliza Mardian, saat ini pemerintah tidak boleh gegabah untuk melakukan impor beras dari luar, pasalnya beberapa bulan lagi kita akan memasuki musim panen raya.
Tanggapan (Ikappi)
Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi), Reynaldi Sarijowan mengatakan, berdasarkan data yang ada dapat dilihat bahwa kenaikan harga beras saat ini merupakan harga beras paling tinggi selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Reynaldi Sarijowan menjelaskan, saat ini beras sangat sulit didapatkan di pasar tradisional, dan banyak pasar yang sudah tidak menjual beras lagi karena langkanya stok dari pemasok.
Menurut Reynaldi Sarijowan, kenaikan harga dan kelangkaan stok beras dapat terjadi karena adanya ketidakakuratan antara data pemerintah atas pasokam beras untuk kegiatan bantuan sosial pangan dan konsumsi masyarakat secara umum.
Kondisi tersebut juga diperparah dengan adanya musibah yang dialami oleh para petani Indonesia, musibah tersebut ialah badai El-Nino.
Tanggapan Bapanas
Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (Bapanas/NFA), Arief Prasetyo Adi mengatakan, kenaikan harga dan kelangkaan beras tidak dipengaruhi oleh adanya program bantuan sosial pangan dari Presiden Joko Widodo menjelang Pemilu 2024.
Arief Prasetyo Adi menjelaskan, kenaikan harga dan kelangkaan beras hanya disebabkan oleh adanya badai El-Nino, dan kurangnya jumlah produksi produktif dari petani Indonesia.
Arief Prasetyo Adi mengaku bahwa saat ini Presiden Joko Widodo telah memerintahkan jajarannya untuk memberhentikan sementara bansos pangan beras kemasan 10 kilogram (kg) mulai 8 – 14 Februari 2024.
Penyaluran bantuan sosial pangan beras tersebut terpaksa diberhentikan sementara karena untuk menghargai hari Pemilu dan untuk menghindari adanya anggapan politisasi bantuan pangan.