Berita Trend Indonesia – Seperti yang kita tahu, saat ini pemerintah masih memberikan subsidi BBM kepada masyarakat yang kurang mampu.
Tetapi, justru penerima subsidi BBM tersebut tidak tepat sasaran, pasalnya masih banyak masyarakat mampu yang membeli BBM subsidi.
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan, selama ini subsidi BBM yang diberikan pemerintah tidak tepat sasaran.
Pemerintah masih menahan harga BBM agar tetap stabil dan tidak mengalami kenaikan, tetapi justru hal tersebut membuat beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terbebani.
Bahlil Lahadalia mengatakan, banyak masyarakat mampu dan diatas rata-rata yang mempunyai mobil mewah tetapi masih menggunakan BBM subsidi.
“Subsidi kita ini malah kepada mobil-mobil yang di atas 500 CC. Mobil Aplard pakai minyak subsidi. (Misalnya) kayak saya pakai minyak subsidi, kan enggak fair dong,” ujar Bahlil Lahadalia.
Bahlil Lahadalia menyebutkan, pemerintah akan tetap memberikan subsidi BBM, tetapi pemerintah akan lebih tegas untuk memilih siapa saja masyarakat yang berhak mendapatkan BBM subsidi.
Selanjutnya, Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa yang berhak mendapatkan BBM subsidi yaitu motor yang dibawah 25o CC, dan angkutan umum.
“Kalau yang lainnya ini mungkin tidak subsidi, (tapi). sebagiannya tetap akan kita subsidi,” ujar Bahlil Lahadalia.
Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa pemerintah akan mengevaluasi lebih lagi tentang penggunaan subsidi BBM.
Hal ini harus dilakukan karena untuk menjaga kesehatan APBN, mengingat lagi bahwa saat ini harga minyak dunia semakin tinggi.
“Mungkin ya, ini mungkin akan ada perubahan (alokasi subsidi dan kompensasi BBM),” ujar Bahlil Lahadalia.
Menggunakan Aplikasi
Bahlil Lahadalia mengatakan, pemerintah akan menggunakan aplikasi MyPertamina untuk pembatasan konsumsi BBM subsidi.
Dengan adanya aplikasi MyPertamina, maka pemerintah akan lebih mudah untuk mendeteksi siapa saja yang berhak mendapatkan BBM subsidi.
“My Pertamina itu kan bagian dari instrumen digitalisasi untuk mengkanalisasi agar subsidinya tepat sasaran,” ujar Bahlil Lahadalia.
“My Pertamina itu salah satu instrumen agar tidak terjadi pemakaiann minyak yang tidak tepat sasaran,” sambungnya.
Subsidi BBM Bengkak
Arya Sinulingga, selaku Staf Khusus Menteri BUMN mengatakan, subsidi BBM pemerintah memang saat ini telah membengkak.
Tetapi, pembengkakan tersebut terjadi bukan karena adanya praktik mafia migas di tubuh Pertamina dan lingkungan Kementerian BUMN.
Arya Sinulingga menegaskan, saat ini pemerintah telah membentuk Satgas Anti Mafia Migas.
“Saya rasa kan kemarin sudah terbentuk (Satgas) itu, perubahan sudah terjadi,” ujar Arya Sinulingga.
Arya Sinulingga mengaku, harga BBM di Indonesia masih sangat murah dibandingkan dengan negara tetangga lainnya.
Oleh karena itu, anggaran subsidi BBM menjadi bengkak, pasalnya masih ada perbedaan harga yang sangat jauh dengan luar negeri, dan subsidi BBM yang tidak tepat sasaran.
“Kita paling gampang bandingin aja gini, harga yang Pertamina punya (produk BBM) dengan yang di luar negeri yang memang normal, yang sama-sama impor ya, kalau memang beda jauh harganya, kita bisa bilang bahwa mafia migasnya masih ada,” tegas Arya Sinulingga.
“Tapi kalau mirip-mirip juga kan sama, misal RONnya Pertamax sama, atau (kadar RON) 98 misalnya, coba bandingkan sama di luar negeri, sama gak harganya? kalau beda baru kita bilang mafianya ada,” sambungnya.
“Kalau gak beda, gak jauh bedanya, sama-sama aja, berarti mafianya gak ada, sederhananya,” tutupnya.
Subsidi BBM Rp 502 Triliun
Arya Sinulingga mengatakan bahwa saat ini pemerintah mengeluarkan dana subsidi BBM sebesar Rp 502 triliun untuk sektor energi.
Bahkan menurutnya, tidak ada negara lain yang berani mengeluarkan dana yang besar tersebut untuk subsidi BBM.
Arya Sinulingga menegaskan, saat ini pemerintah telah menyelidiki ada atau tidaknya tindakan korupsi dalam mengalokasikan subsidi BBM.
“Soal adanya korupsi atau enggak, kan ini masih proses ya, makanya kita pantau semua,” tutupnya.
