Berita Trend Indonesia – Seperti yang kita tahu, saat ini pemerintah sedang berupaya semaksimal mungkin untuk mewujudkan cita-cita menjadi negara maju Indonesia Emas 2045.
Sebagai informasi bahwa terdapat beberapa syarat dan kriteria yang harus dipenuhi agar dapat menjadi negara maju, syarat dan kriteria tersebut ialah seperti pendapatan per kapita tinggi, indeks pembangunan manusia tinggi, penguasaan iptek, infrastruktur yang merata, rasio kewirausahaan tinggi, institusi dan tata kelola yang baik, angka kemiskinan menurun, dan tidak ada kelaparan.
Untuk dapat mencapai cita-cita menjadi negara maju Indonesia Emas 2045, maka pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah menggelar sejumlah program unggulan, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), layanan kesehatan gratis, pembangunan 3 juta rumah, program Kopdes Merah Putih, pertahanan semesta, Kampung Nelayan Merah Putih, Hilirisasi dan Industrial, Digitalisasi, Swasembada Pangan, Swasembada Energi, dan Swasembada Air.
Semua program unggulan memang mempunyai dampak positif bagi kehidupan masyarakat, tetapi untuk saat ini pemerintah sedang berfokus dan memprioritaskan program swasembada pangan/energi/air.
Sejak beberapa tahun yang lalu, negara Indonesia telah bergantung terhadap negara luar, dan volume impor komoditas pangan dan energi selalu meningkat setiap tahunnya.
Oleh karena itu, saat ini kita tidak boleh bergantung lagi terhadap negara luar, dan kita sebagai negara Indonesia yang mempunyai kekayaan SDA (Sumber Daya Alam) yang sangat melimpah harus bisa berdiri di atas kaki sendiri.
Sejumah pakar mengklaim bahwa negara Indonesia mempunyai peluang yang tinggi untuk mencapai swasembada pangan dan energi, karena pada dasarnya Indonesia adalah negara yang kaya, tetapi kita masih belum mempunyai kemahiran untuk memproduksi, mengelola, dan mendistribusikan.
Maka dari itu, saat ini pemerintah sedang membuka lahan besar-besaran agar dapat segera mencapai swasembada pangan dan energi.
Salah satu langkah yang sedang dijalankan saat ini ialah pemerintah akan mempercepat pemulihan lahan pertanian dan penguatan ketahanan pangan pasca bencana banjir bandang dan tanah longsor di Pulau Sumatera.
Langkah percepatan pemulihan lahan pertanian dan penguatan ketahanan pangan di Sumatera juga merupakan bukti nyata komitmen pemerintah untuk mempercepat pemulihan perekonomian rakyat pada fase rehabilitasi dan rekontruksi permanen.
Pada pelaksanaannya, fokus utama yang akan digelar dalam program pemulihan ialah seperti produksi pangan yang layak secara ekologis, peningkatan volume lahan pertanian, dan meningkatkan verifikasi komoditas sistem produksi yang adaptif, efektif, efisien, dan berkelanjutan.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan, pemerintah memang menaruh harapan besar terhadap pemulihan lahan pertanian sebagai sumber kehidupan masyarakat Sumatera.
Andi Amran Sulaiman menjelaskan, Bapak Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan seluruh jajaran, mulai dari menteri, gubernur, hingga bupati dan wali kota, agar penanganan lahan pertanian terdampak bencana di tiga provinsi berjalan maksimal.
Menurut Andi Amran Sulaiman, sejak beberapa hari yang lalu, pemerintah telah mengucurkan dana sebesar Rp 1 triliun untuk mempercepat pemulihan di tiga wilayah terdampak bencana Sumatera. Total alokasi anggaran tersebut dinilai mampu menopang sejumlah kebutuhan pokok dari mulai perbaikan infrastruktur pertanian hingga dukungan sarana produksi para petani.
Tanggapan Satgas PRR
Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekontruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian mengatakan bahwa program percepatan pemulihan lahan pertanian pascabencana adalah program jangka panjang, dan saat ini telah resmi masuk ke dalam dokumen Rencana Induk (Renduk) Rehabilitasi.
Dokumen Renduk telah diatur secara resmi oleh sejumlah pihak terkait dan menjadi nilai tambah karena mengusung skema pembangunan pertanian, diversifikasi pangan, pertanian berkelanjutan, penguatan koperasi, dan akses pasar yang infklusif.
Muhammad Tito Karnavian menjelaskan, sekarang proses menuju pemulihan permanen atau rehab-rekon. Kuncinya adalah renduk yang direkap dari kabupaten, kota, provinsi terdampak, serta kementerian/lembaga. Dokumen ini kemudian disandingkan oleh Bappenas dan dikawal oleh Satgas PRR.
Muhammad Tito Karnavian mengaku bahwa sejak beberapa pekan yang lalu, pihaknya telah memberikan bantuan terhadap para petani di daerah terdampak, dan pemenuhan pertanian di tiga daerah terdampak tersebut telah mencapai Rp 877 miliar terkait program rehabilitasi sawah, optimalisasi lahan, pembangunan saluran irigasi, bantuan bibit, dan bantuan kesejahteraan petani.
Dari total bantuan yang dikucurkan oleh pemerintah tersebut, maka saat ini perluasan lahan di daerah terdampak telah mencapai sebanyak 9.931 hektare sawah, dan akan dilanjutkan terus dengan total target hingga 42.702 hektare.
