Berita Trend Indonesia – Seperti yang kita tahu, saat ini banyak mahasiswa yang kesulitan untuk membayar uang kuliahnya.
Karena merasa kesulitan untuk membayar uang kuliah, akhirnya banyak mahasiswa yang meninggalkan kuliahnya dan memilih untuk mencari pekerjaan.
Hal tersebutlah yang membuat rasio penduduk Indonesia berpendidikan S1, S2, dan S3 sangat rendah.
Berdasarkan data yang ada saat ini rasio penduduk yang berpendidikan S1 sebesar (4,25%), S2 sebesar 0,31%, dan S3 hanya sebesar 0,02%.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo pernah mengumumkan bahwa rasio penduduk Indonesia yang berpendidikan S2, dan S3 sangatlah rendah, dan negara Indonesia merupakan negara yang tingkat pendidikannya paling rendah di negara ASEAN.
Presiden Joko Widodo mengatakan, dirinya akan meningkatkan rasio penduduk Indonesia berpendidikan tinggi terhadap populasi produktif, dan dirinya akan segera mencari anggaran untuk pendidikan, hal tersebut guna meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Indonesia.
Sumber Daya Manusia (SDM) dinilai sangat diperlukan untuk suatu negara, pasalnya Sumber Daya Manusia yang nantinya akan bertugas untuk mengolah dan mengelola faktor produksi lain untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi yang diinginkan.
Berdasarkan arahan dari Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan rasio penduduk yang berpendidikan S1, S2, dan S3, akhirnya Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati akan segera mempersiapkan program student loan untuk mahasiswa yang kesulitan membayar uang kuliah.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, program student loan merupakan program yang disediakan pemerintah dalam bentuk penjaman uang tunai dengan bunga yang sangat rendah bagi mahasiswa.
Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam acara konferensi pers KSSK Kuartal I-2024 di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, pada Selasa, 30 Januari 2024.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, sumber dana program student loan akan didapatkan dari dana abadi yang tersedia di program Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku bahwa saat ini dirinya masih terus melakukan kajian dan pembahasan mengenai program student loan dengan pihak Dewan Pengawas (Dewas) LPDP.
Bukan hanya dengan Dewas LPDP saja, tetapi, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga melakukan kajian dan pembahasan dengan pihak Perbankan, guna mengantisipasi adanya gagal bayar.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berharap agar program student loan ini dapat berhasil dan pemerintah dapat merealisasikan SDM yang unggul dan berkualitas tinggi.
Dana Abadi LPDP Didapatkan Dari APBN 2024
Sebagai informasi bahwa sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy mengumumkan bahwa pihaknya akan menghentikan suntikan APBN untuk dana abadi LPDP, pasalnya dana tersebut sudah mencapai angka Rp 140 triliun.
Namun, pada hari ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dengan lantang mengklaim bahwa penghentian suntikan APBN untuk dana abadi Program Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) resmi dibatalkan.
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan, pihak Kementerian Keuangan akan tetap mengalokasikan APBN untuk dana abadi LPDP tahun 2024.
Suahasil Nazara menjelaskan bahwa total pemerintah akan menganggarkan Rp 25 triliun untuk dana abadi klaster pendidikan.
Anggaran tersebut nantinya yang akan dipakai dalam program student loan, dan program lainnya yang berhubungan dengan pengembangan SDM di Indonesia.
Penjelasan Menko Muhadjir Effendy
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy mengatakan, saat ini terdapat anggaran Rp 150 triliun yang masih mengendap dan belum terpakai di LPDP.
Pengendapan dana tersebut dapat terjadi karena pemerintah terus mengalokasikan 20 persen APBN setiap tahunnya untuk dana pendidikan.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy menjelaskan, pihaknya akan terus mengelola anggaran yang masih mengendap tersebut untuk dana beasiswa LPDP.
