Berita Trend Indonesia – Seperti yang kita tahu, saat ini Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah mempunyai beberapa program untuk menyejahterakan masyarakat Indonesia dan meningkatkan roda perekonomian nasional.
Sebagai informasi bahwa beberapa program unggulan dalam masa pemerintahan Prabowo-Gibran ialah meliputi program makan siang bergizi gratis, hilirisasi, meningkatkan produk lokal, membantu Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dan meneruskan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Diketahui, beberapa program unggulan tersebut dapat tercapai dengan beberapa upaya dan bantuan atau campur tangan dari pihak luar, seperti pihak swasta dan negara lain.
Beberapa pekan yang lalu, Presiden Prabowo Subianto telah resmi bertemu dengan Perdana Menteri (PM) Jepang Shigeru Ishiba untuk berkomunikasi terkait hubungan kerjasama Indonesia-Jepang dalam sektor bilateral, regional, dan multilateral.
Pertemuan tersebut membuahkan hasil yang maksimal, dan negara Jepang berkomitmen ingin membantu Indonesia dalam menerapkan program makan siang bergizi gratis.
Presiden Prabowo Subianto mengklaim bahwa negara Jepang adalah negara yang berhasil dalam menerapkan program makan siang bergizi gratis bagi para masyarakatnya, dan Jepang mempunyai pengalaman yang luar biasa dalam program tersebut.
Oleh karena itu, saat ini kita patut bersyukur karena Jepang telah berkomitmen ingin membantu kita dalam menyukseskan program makan siang bergizi gratis.
Presiden Prabowo Subianto mengaku bahwa negara Indonesia sangat terbuka luas bagi para negara asing yang ingin berkontribusi atau melakukan investasi di Indonesia, pasalnya dalam beberapa tahun kedepan, negara Indonesia akan menjadi negara maju dan menjadi pusat perdagangan dunia.
Beberapa pakar ahli mengatakan bahwa program makan siang bergizi gratis tidak akan terwujud jika kita hanya mengandalkan bantuan negara asing saja, tetapi kita sebagai negara Indonesia atau pihak internal harus berjuang semaksimal mungkin untuk dapat mewujudkan program tersebut.
Saat ini pemerintah telah mempunyai beberapa rencana atau langkah untuk mewujudkan program makan siang bergizi gratis, salah satu langkah tersebut yakni dengan melakukan pemangkasan anggaran yang tidak perlu atau efisiensi anggaran.
Upaya pemerintah tentang efisiensi anggaran tersebut telah sesuai dengan keputusan Presiden Prabowo Subianto.
Setelah dilakukan pemangkasan anggaran yang kurang perlu atau melakukan efisiensi anggaran, akhirnya banyak lini pemerintahan atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditutup permanen dan melakukan PHK masal, salah satunya yakni seperti TVRI atau RRI.
Bukan hanya pihak TVRI dan RRI saja, tetapi saat ini ada beberapa lini pemerintahan yang juga terkena dampak negatif dari efisiensi anggaran.
Kebijakan tentang efisiensi anggaran tersebut menuai banyak pro dan kontra dari sejumlah masyarakat dan politikus Tanah Air.
Bahkan, saat ini beberapa pihak masyarakat dan politikus mulai melakukan demo besar-besaran guna menolak efisiensi anggaran di Indonesia.
Sebagai contohnya yakni tepat pada hari ini, Selasa, 18 Februari 2025, terdapat para mahasiswa beralmamater hijau dan kuning mulai melakukan demo besar di Kota Semarang, Ibu Kota Jawa Tengah.
Pecat Saja
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, saat ini ada beberapa oknum pejabat yang membangkang dan bertolak belakang dengan keputusan Presiden Prabowo Subianto tentang efisiensi anggaran.
Menurut Luhut Binsar Pandjaitan, oknum para pejabat yang membangkang tersebut adalah mereka yang tidak cinta dengan masyarakat, dan mereka bekerja hanya untuk kepentingan dirinya sendiri.
Luhut Binsar Pandjaitan mengaku bahwa dirinya sangat setuju dengan kebijakan efisiensi anggaran, pasalnya dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran maka tidak akan ada lagi oknum para pejabat yang menghamburkan uang atau menggunakan uang negara secara cuma-cuma dengan alasan yang tidak logis dan mementingkan diri sendiri, yakni seperti perjalanan dinas, biaya komunikasi, biaya makan siang, dan lain-lain.
Luhut Binsar Pandjaitan memberikan saran kepada Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan pemecatan saja terhadap para oknum pejabat yang membangkang dan menolak adanya program efisiensi anggaran.
Saat ini banyak anak yang telah menanti-nantikan program makan siang bergizi gratis, terlebih lagi bagi mereka yang stunting dan tidak mempunyai cukup uang untuk makan bergizi setiap harinya.
Disisi lain, Luhut Binsar Pandjaitan juga menegaskan bahwa negara Indonesia tidak membutuhkan oknum pejabat yang sulit diatur dan bertolak belakang dengan keputusan Presiden.
Jika memang ada oknum pejabat yang sulit diatur dan membawa masalah dalam pemerintahan, maka Presiden Prabowo Subianto harus tegas untuk memecat pejabat tersebut tanpa melihat tingkat jabatannya.
Luhut Binsar Pandjaitan juga memberikan contoh bahwa saat ini terdapat beberapa negara asing yang tidak ketergantungan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan mereka cenderung mendorong pihak swasta untuk mendongkrak perekonomian negara.
