Berita Trend Indonesia – Seperti yang kita tahu, saat ini program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih menjadi perbincangan banyak warganet +62.
Sebagai informasi bahwa program MBG juga sempat menjadi polemik pro dan kontra oleh sejumlah pihak masyarakat.
Diketahui, pihak kontra menilai bahwa MBG adalah program yang sangat memboroskan anggaran, menjadi celah korupsi, banyak masalah teknik serta distribusi, dan berdampak negatif terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
Sedangkan, pihak pro menilai bahwa MBG adalah program yang bermanfaat karena mampu meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM), meningkatkan perekonomian rakyat, dan pemerataan Akses Gizi.
Meskipun mendapatkan polemik pro dan kontra, tetapi pada realitanya program MBG masih berjalan hingga kini dan sudah berjalan kurang lebih 18 bulan.
Akhir-akhir ini, sebagian besar masyarakat sudah tidak rispek dengan program MBG, karena beberapa waktu yang lalu, para petinggi pejabat Badan Gizi Nasional (BGN) telah resmi ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan korupsi program MBG.
Beberapa pejabat yang turut ditetapkan sebagai tersangka atas kasus korupsi program MBG ialah seperti Dadan Hindayana (Mantan Kepala Badan Gizi Nasional), Sony Sonjaya (Mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional), Lodewyk Pusung (Mantan Wakil KEpala Badan Gizi Nasional), Asep Yusuf Soemantri (Pihak Swasta), Andri Mulyono (Pihak Swasta), Glory Harimas Sihombing (Ketua Yayasan Indonesia Food Security Review), dan Brigjen Pol Lalu MUhammad Iwan Mahardan (Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama BGN).
Berdasarkan data yang ada, maka dijelaskan bahwa kerugian negara atas kasus korupsi tersebut telah mencapai Rp 4 triliun.
Banyak masyarakat yang geram dengan para tersangka, karena seharusnya program MBG adalah program yang sangat mulia dan tanggung jawab sosial, tetapi mengapa program mulia tersebut justru dimanfaatkan sebagai ladang korupsi massal.
Atas perbuatan para tersangka, Presiden Prabowo Subianto langsung memecat dan mencopot para tersangka secara tidak hormat.
Presiden Prabowo Subianto telah resmi menunjuk Nanik S. Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), dan Agustina Arumsari serta Mayjen TNI Trenggono sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN).
Banyak masyarakat yang menaruh harapan kepada Kepala BGN yang baru yakni Nanik S. Deyang untuk membenahi tata kelola program MBG dan internal BGN sampai ke akar-akarnya, sehingga tidak akan ada lagi yang bisa melakukan korupsi.
Tepat pada hari ini, Nanik S. Deyang telah resmi mendatangi Gedung Merah Putih KPK di Kuningan, Jakarta Selatan.
Nanik S. Deyang datang dengan didampingi oleh kedua Wakilnya, yakni Agustina dan Trenggono dengan menggunakan mobil Toyota Alphard berwarna hitam dan putih.
Banyak wartawan yang bertanya kepada Nanik S. Deyang tentang maksud dan tujuannya datang ke kantor KPK pada hari ini.
Saat diberi pertanyaan oleh para wartawan, Nanik S. Deyang terlihat tidak banyak bicara, tetapi beliau hanya tersenyum dan mengaku bahwa dalam waktu dekat ini pihaknya akan bekerjasama dengan pihak KPK.
Pembenahan
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang mengatakan, dirinya akan melakukan pembenahan tata kelola program MBG agar lebih tepat sasaran dan berdampak positif langsung terhadap seluruh lini masyarakat.
Beberapa pembenahan yang akan dilakukan yakni seperti melakukan evaluasi berkala, menghitung ulang penerima manfaat, melakukan efisiensi anggaran, dan mengevaluasi pengadaan barang yang tidak perlu.
Pembenahan tata kelola harus dilakukan agar tidak ada lagi kasus korupsi jual beli titik dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang saat ini sedang didalami oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).
Pembenahan tata kelola sementara dilakukan saat periode llibur sekolah, dan peraturan tersebut telah resmi tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 12 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada Masa Libur dalam Penyelenggaraan Program MBG Tahun Anggaran 2026.
Nanik S. Deyang mengaku bahwa pihak BGN ingin melakukan tata kelola kembali, penataan kembali sehingga mengambil momentum liburan sekolah ini.
Bukan hanya melakukan tata kelola kembali saja, tetapi saat ini pihak BGN juga telah mencoret 79 sekolah di Pulau Jawa yang terdaftar sebagai penerima manfaat program MBG.
Agustina mengatakan, Sekolah-sekolah yang tadi saya sebutkan itu adalah kami anggap berdasarkan beberapa kriteria yang kami susun, mereka secara mandiri mampu memenuhi kebutuhan gizi mereka. Oleh karena itu tidak membutuhkan intervensi dari pemerintah.
Agustina mengaku bahwa saat ini prioritas pemerintah dan BGN adalah melakukan pemerataan di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) dan 3B (Bumil, Busui, Balita).
