Mendagri Minta Kepala Daerah Gelar Sosialisasi Kebijakan PBG Terhadap MBR

Berita Trend Indonesia – Seperti yang kita tahu, negara Indonesia dikenal sebagai negara yang mempunyai sumber daya alam (SDA) yang sangat melimpah.

Sebagai informasi bahwa sumber daya alam yang dimiliki oleh negara Indonesia terbagi menjadi beberapa sektor, yakni hayati dan non hayati.

Definisi dari sumber daya alam hayati adalah sumber daya yang berasal dari makhluk hidup seperti tumbuhan dan hewan, sedangkan sumber daya alam non hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari benda mati seperti tanah, air, udara, mineral, tembaga, minyak bumi, timah, nikel, pasir besi, dan batu bara.

Diketahui, sumber daya alam yang dimiliki oleh negara Indonesia tersebut telah diakui oleh banyak negara di dunia, dan banyak negara juga yang melakukan impor bahan baku atau bahan setengah jadi dari negara Indonesia untuk kebutuhan pokok atau produksi di negaranya.

Meskipun dikenal sebagai negara yang mempunyai sumber daya alam yang sangat melimpah, tetapi pada realitanya, saat ini masih banyak masyarakat Indonesia yang hidupnya sengsara dalam kemiskinan dan jauh dari kata sejahtera.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, maka dijelaskan bahwa pada tahun 2025 ini telah terdapat sebanyak 60,3 persen dari total populasi penduduk di Indonesia yang hidup dalam kemiskinan, angka persenan tersebut setara dengan 171,8 juta jiwa.

Untuk mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia tersebut, pemerintah telah melakukan beberapa upaya untuk menurunkan tingkat kemiskinan setiap tahunnya, upaya tersebut meliputi memberikan bantuan program makan siang bergizi gratis terhadap anak-anak sekolah, membuka banyak lapangan pekerjaan di Indonesia, memberikan bantuan sosial tunai, memberikan bantuan program keluarga harapan, memberikan sembako gratis, memberikan bantuan program perumahan kepada masyarakat kurang mampu, memberikan subsidi pada beberapa barang pokok, dan memberikan jaminan sosial.

Baru-baru ini, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian telah meminta kepada seluruh kepala daerah atau pemerintah daerah (Pemda) untuk menggelar seminar atau sosialisasi kebijakan pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) terhadap Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Menurut Muhammad Tito Karnavian, sosialisasi tentang kebijakan PBG terhadap MBR tersebut memang sangat penting untuk dilakukan, karena kebijakan tersebut akan sangat bermanfaat terhadap masyarakat kurang mampu atau lapisan bawah, dan kebijakan tersebut juga akan berdampak positif terhadap realisasi program Presiden Prabowo Subianto tentang pro

Muhammad Tito Karnavian mengklaim bahwa seluruh program unggulan Presiden Prabowo Subianto sangat pro terhadap masyarakat kecil, dan Presiden Prabowo Subianto adalah pemimpin yang sangat bijak, beliau mempunyai visi dan misi untuk memakmurkan perekonomian dan menyejahterakan seluruh masyarakat Indonesia.

Muhammad Tito Karnavian menjelaskan, program tiga juta rumah yang digelar oleh Presiden Prabowo Subianto adalah bentuk nyata dari komitmen beliau agar masyarakat kecil mempunyai hunian yang layak dan sejahtera.

Untuk dapat mewujudkan program tiga juta rumah bagi rakyat, para pihak terkait harus saling bersinergi dan berkolaborasi agar realisasi program tiga rumah dapat cepat tercapai.

Disisi lain, Muhammad Tito Karnavian juga menjelaskan bahwa saat ini pihak Kementerian Dalam Negeri (Mendagri) juga telah berkoordinasi dengan pihak Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dan Pemprov untuk memperkuat upaya menghadirkan hunian layak bagi seluruh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian pada acara Sosialisasi KUR Perumahan dan FLPP bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah, Pemerintah Kota Semarang, Bank BNI, Bank Jateng, Bank Mandiri, Bank BTN, Bank BRI, Universitas Diponegoro, dan REI di Majapahit Convention Semarang (MAC) Ballroom, Kota Semarang, Jawa Tengah (Jateng).

Tanggapan PKP

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengumumkan bahwa pihaknya akan berupaya semaksimal mungkin untuk merealisasikan program tiga juta rumah Presiden Prabowo Subianto.

Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Imran mengatakan, jadi pada pelaksanaannya, pihak PKP akan segera melakukan perhitungan terkait pembiayaan kreatif perumahan bagi MBR Non-Fixed Income, dalam perhitungan pembiayaan kreatif pihak PKP juga menggandeng sejumlah pihak profesional dalam sektor keuangan, seperti koperasi, Lembaga Pengelola Dana Bergulir KUMKM (LPDB-KUMKM), dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM).

Imran menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto telah menargetkan bahwa 74 persen rumah tangga di Indonesia harus sudah mempunyai hunian yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan pada tahun 2029 mendatang.

Menurut Imran, saat ini pihak PKP telah bekerja sama dengan sejumlah pengembang atau developer property untuk membangun perumahan dalam tiga wilayah utama, yakni perkotaan, perdesaan, dan pesisir.

Pembangunan perumahan akan dilaksanakan secara bertahap dengan menggunakan beberapa pendekatan, seperti pembangunan perumahan baru, melakukan renovasi atau pembenahan rumah tidak layak huni, dan program tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Komitmen BRI

Corporate Secretary Bank Rakyat Indonesia (BRI) Dhanny mengatakan, pihak BRI terus berkomitmen untuk mendukung program pemerintah yang dapat berdampak positif terhadap masyarakat Indonesia.

Salah satu bukti nyata dari BRI dalam mendukung program pemerintah yakni adalah penyaluran Kredit Pemilikan Rumah Subsidi (KPRS) yang telah diluncurkan sejak beberapa bulan yang lalu.

Dhanny menjelaskan, penyaluran KPRS telah berjalan dengan lancar dan banyak masyarakat yang antusias dalam mengambil rumah subsidi melalui program KPRS BRI.

Berdasarkan data yang ada, maka dijelaskan bahwa saat ini penyaluran KPRS BRI telah mencapai Rp 14,65 triliun dengan total lebih dari 107 debitur di seluruh Indonesia.

Jika dijabarkan, maka penyaluran KPRS terdiri dari beberapa bagian, seperti KPR Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Rumah (FLPP) senilai Rp 14,21 triliun, KPR Tapera senilai Rp 329,92 miliar, KPR Subsidi Selisih Bunga (SSB) senilai Rp 103,75 miliar, dan Program Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) senilai Rp 9,24 miliar.

Dhanny menegaskan bahwa pihak BRI akan terus memperluas jangkauan program perumahan subsidi di seluruh daerah di Indonesia, sehingga nantinya banyak masyarakat yang mempunyai hunian yang layak, dan dapat meningkatkan taraf kualitas hidupnya.