Berita Trend Indonesia – Seperti yang kita tahu, saat ini korupsi sudah menjadi budaya dalam sektor pemerintahan, dan korupsi selalu ada pada setiap periodenya.
Sebagai informasi bahwa korupsi merupakan tindakan kejahatan yang melibatkan suatu individu, kelompok, maupun instansi, dan korupsi juga terdiri dari berbagai model seperti suap, manipulasi, perbuatan melawan hukum, merugikan keuangan negara, dan masih banyak lagi.
Diketahui, negara Indonesia adalah salah satu negara yang mempunyai tingkat korupsi paling tinggi di dunia.
Bahkan, beberapa oknum pejabat atau pemerintah di Indonesia telah melakukan korupsi hingga triliunan rupiah, dan hal tersebut sangat merugikan negara dan bangsa Indonesia.
Meskipun saat ini negara Indonesia sudah mempunyai tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tetapi pada kenyataannya masih banyak oknum pejabat yang lolos dan melakukan korupsi besar-besaran.
Jika diruntut satu-persatu, maka telah terdapat beberapa kasus korupsi yang telah berhasil diungkapkan oleh pihak KPK sejak beberapa pekan yang lalu.
Beberapa kasus tersebut meliputi, kasus korupsi dana CSR yang dilakukan oleh Harvey Moeis, kasus korupsi yang dilakukan oleh mantan PJ Gubernur Papua, kasus korupsi perdagangan Indonesia yang dilakukan oleh Tom Lembong, kasus korupsi dana kegiatan Dinas Kebudayaan (Disbud) DKI Jakarta yang dilakukan oleh Kepala Disbud berinisial IHW, dan kasus korupsi Sekretaris Jendral Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto.
Akhir-akhir ini, terdapat salah satu kasus dugaan tindak pidana korupsi yang masih menjadi trending topik dan menjadi perbincangan banyak masyarakat.
Bahkan, dugaan kasus dugaan korupsi tersebut juga sempat menjadi trending topik di berbagai platform sosial media Tanah Air.
Salah satu kasus dugaan tindak pidana korupsi tersebut ialah kasus korupsi yang melibatkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Hasto Kristiyanto.
Beberapa hari yang lalu, pihak KPK telah resmi melakukan penahanan terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto atas dugaan tindak pidana korupsi suap pengurusan pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR dan perintangan penyidikan terkait buronan Harun Masiku.
Baru-baru ini, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto telah resmi melakukam banding atau permohonan penangguhan penahanan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), permohonan tersebut diajukan langsung oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Selasa, 25 Februari 2025.
Saat ini permohonan penangguhan penahanan tersebut telah diterima oleh pihak penyidik KPK dan akan didalami lebih lanjut.
Banyak masyarakat dan politikus yang mendukung tindakan Hasto Kristiyanto dalam melakukan perlawanan atau mengajukan banding atas penahanannya.
Sikap PDIP
Ketua DPP PDIP bidang Reformasi Hukum, Ronny Talapessy mengatakan, Sekjen Hasto Kristiyanto adalah orang yang transparan dan kooperatif dalam menjalani pemeriksaan pihak KPK.
Ronny Talapessy menjelaskan, Hasto Kristiyanto selalu hadir dalam sidang atau pemeriksaan pihak KPK, dan Hasto Kristiyanto tidak pernah izin sekalipun terkait sidang pemeriksaan.
Menurut Ronny Talapessy, seharusnya pihak KPK tidak perlu melakukan penahanan terhadap Sekjen Hasto Kristiyanto, karena Hasto tidak akan pernah kabur dalam menjalani persidangan.
Ronny Talapessy juga menjelaskan bahwa sebentar lagi Sekjen Hasto Kristiyanto akan menghadapi masa sibuknya, karena sebentar lagi Hasto harus hadir dalam Kongres PDIP pada April 2025.
Oleh karena itu, pada beberapa hari kedepan, pihak PDIP akan memberikan dukungan dan permohonan kepada pihak KPK untuk membebaskan Sekjen Hasto Kristiyanto terlebih dahulu, karena Sekjen Hasto adalah salah satu orang penting dalam Kongres PDIP.
Pihak PDIP menilai bahwa penahanan Hasto Kristiyanto adalah tindakan yang kurang tepat, pasalnya Hasto selalu bersikap kooperatif dalam menjalani pemeriksaan.
Pihak PDIP sangat berharap agar pihak KPK dapat bersikap dengan bijak dan mempertimbangkan semua aspek sebelum mengambil keputusan yang berpotensi mempengaruhi kinerja Hasto Kristyanto dalam kepentingan internal partai.
