Versi Fadli Zon Pengamanan 22 Mei Kelewatan

Versi Fadli Zon Pengamanan 22 Mei Kelewatan

Beritatrendindonesia.com – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menilai aparat keamanan sudah kelewatan dalam mengamankan rencana aksi 22 Mei 2019. Fadli mengatakan bahwa polisi bukan alat negara dan bukan alat politik rezim untuk memukul lawan-lawannya.

Menurut Fadli demonstrasi adalah hak dari rakyat yang menyatakan pendapat dalam berdemokrasi, termasuk dengan pendemo yang memprotesi kecurangan pada pemilu ini. Namun, kata dia masyarakat yang ingin menyampaikan sikapnya tetapi tidak hanya dihalang-halangi tapi juga diintimidasi.
“Masyarakat seakan-akan ditakuti dengan kemungkinan adanya aksi teror bom oleh teroris. Selain itu ada sweeping, razia dan pencegahan masyarakat yang akan datang ke Kota Jakarta,” ujar Fadli Zon.

Menurut Fadli, sikap aparat tentu sangat berlebihan. Seharusnya kepolisian itu memberikan jaminan perlindungan bagi masyarakat yang hendak menutut hak-hak pada konstitusional, bukan malah memberikan teror verbal yang semacam itu. “Rakyat itu bukan musuh. Aparat kepolisian harus ingat dari semboyan melindungi dan mengayomi,” ujar Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat ini.

Menjelang rekapitulasi nasional Pemilu 2019, Fadli meminta agar pemerintah serta polisi tidak membuat stigma negatif terhadap aksi unjuk rasa masyarakat “People power itu adalah bagian dari demokrasi. Itu biasa-biasa saja, Demonstrasi adalah suatu bentuk ekpresi demokrasi. Jadi, berhentilah membuat stigma yang negatif dan menyeramkan. Kecuali, yah memang hendak kembali ke jalan otoritarian,” ujar Fadli.

Baca Juga: Ujaran Kenbencian Seorang Dosen Bandung

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan pemerintah mendeteksi kemungkinan adanya suatu kelompok yang mengambil keuntungan pada hari penetapan hasil pemilu itu.

Menurut Moeldoko pemerintah berupaya mencegah dan menggagalkan upaya kelompok tersebut. Ditanya siapa kelompok yang dimaksud, Moeldoko mengaku tak bisa membeberkannya karena alasan keamanan. “Kelompok tertentu yang terlatih,” ujar Moeldoko.

Untuk itu, pemerintah melakukan segala cara untuk meredam konflik imbas aksi 22 Mei. Pemerintah, ujar Moeldoko, yang menjadi salah satu alasan ialah tidak ingin tragedi Trisakti (penembakan terhadap mahasiswa yang berunjuk rasa pada 12 Mei 1998 menentang pemerintahan Soeharto, yang berujung pada tewasnya empat mahasiswa, selain ratusan yang luka-luka) berulang. “Kalau itu yang terjadi, ongkos demokrasi kita terlalu mahal,” ujar Moeldoko.

Related posts