Berita Trend Indonesia – Seperti yang kita tahu, beberapa pekan lalu harga minyak goreng melambung tinggi dan mengalami kelangkaan stok.
Banyak masyarakat yang bertanya-tanya mengapa harga minyak goreng naik dan mengalami kelangkaan, padahal Indonesia merupakan negara penghasil kelapa sawit terbesar di dunia.
Pemerintah mencari tahu apa penyebab dari naiknya harga minyak goreng dan kelangkaan stok.
Setelah didalami, ternyata ada sejumlah mafia minyak goreng dan penyalahgunaan wewenang ekspor CPO.
Kejaksaan Agung menyatakan bahwa Kemendag dan para anak buahnya resmi bersalah dan sudah ditahan terkait kasus korupsi minyak goreng.
Presiden Joko Widodo mengeluarkan kebijakan yaitu melarang ekspor semua produk kelapa sawit Indonesia.
Presiden Joko Widodo berharap dengan adanya kebijakan tersebut, maka harga minyak goreng di Indonesia dapat stabil dan stok tercukupi.
Melanggar Kebijakan Pemerintah
Andre Rosiade, selaku Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Gerindra mengatakan, masih ada oknum yang nekat melanggar kebijakan pemerintah.
“Bahwa sudah terjadi perlawanan terhadap keputusan pemerintah, itu baru rencana (larangan ekspor) perlawanan sudah dimulai, gendang perang sudah dimulai di saat ekspor masih berjalan secara normal,” ujar Andre Rosiade.
“Ketika Menteri Perdagangan selesai sidak tiba-tiba minyak goreng langka lagi. Artinya, ada oknum yang sengaja melawan pemerintah. Jadi apa intinya, yang ingin saya gambarkan bahwa dugaan perlawanan oligarki pemerintah itu terlihat jelas, oligarki-oligarki itu melakukan perlawanan terhadap kebijakan pemerintah itu jelas,” sambungnya.
Andre Rosiade mengatakan, adanya kebijakan larangan CPO membuat harga minyak goreng di Indonesia stabil dan stok minyak curah juga berlimpah.
“Nah, di saat Presiden mencabut mengumumkan pidato kemarin untuk mencabut larangan ekspor dan efektif di hari Senin depan tanggal 23 (Mei), itu memang rata-rata harga minyak goreng curah nasional itu sudah di Rp 17.200, Rp 17.300,” ujar Andre Rosiade.
“Jadi memang sudah ada penurunan dan memang jumlah minyak goreng curah yang tersalurkan di masyarakat juga sudah lumayan banyak, sudah 200 juta liter, sudah meningkat dari 65 juta yang terkumpul di awal sekarang sudah 200 juta liter,” sambungnya.
Andre Rosiade mengaku bahwa Lin Che Wei (seorang pengusaha) menjadi mafia utama dari kasus CPO minyak goreng di Indonesia.
“Kan tidak mungkin manajernya ngambil keputusan, harusnya harapan kita, dengan penangkapan LCW (Lin Che Wei) ini menjadi pintu masuk, karena kita tahu yang bersangkutan adalah konsultan,” ujar Andre Rosiad.
“Nah, siapa yang mengutus LCW sampai ke Kemendag, siapa yang memodali dia, ini harus ditelusuri dan harapan kita bukan hanya Manager, Senior Manager tetapi kalau memang ada bukti tidak ada salahnya dan saya rasa seluruh rakyat Indonesia mendukung Jaksa Agung untuk dugaan tersangka terhadap korporasi terhadap oligarki dan bukan hanya korporasinya saja,” sambungnya.
“Karena ini demi kepentingan rakyat bukan hanya ekonomi Indonesia yang terpukul, bukan hanya ekonomi Indonesia yang dirugikan tetapi seluruh rakyat Indonesia yang dirugikan, itu harapan kita di DPR terhadap langkah Bapak Jaksa Agung,” tutupnya.
Bekerja Sama
Febrie Adriansyah, selaku Jaksa Agung Muda bidang Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung mengatakan, pihaknya akan terus mengusut tuntas kasus mafia minyak goreng di Indonesia.
Febrie Adriansyah masih mendalami mengapa Lin Che Wei bisa masuk dan mempunyai wewenang di dalam Kementerian Perdagangan.
Menurut Febrie Andriansyah, ada kerja sama antara Lin Che Wei dan orang dalam Kementerian Perdagangan.
“Itu juga pertanyaan kita, konsultan perusahaan kok bisa di dalam Kementerian Perdagangan. Sekarang lagi didalami oleh penyidik, siapa yang bawa, status dia apa. Tapi alat bukti menunjukkan bahwa LCW itu memang terlibat pengurusan persetujuan ekspor yang kita anggap itu melawan hukum,” ujar Febrie Adriansyah.
“Itu yang kita dalami (kompensasinya),” tutupnya.
