Berita Trend Indonesia – Seperti yang kita tahu, sejak dahulu kala negara Indonesia telah dikenal sebagai negara maritim.
Sebagai informasi bahwa negara maritim merupakan negara yang mempunyai wilayah perairan atau lautan yang sangat luas, dan bahkan luas lautan tersebut dapat melebihi luas daratan.
Ciri-ciri dari negara maritim ialah negara tersebut mempunyai banyak sekali pulau, dan dibentang dengan garis pantai yang sangat panjang.
Diketahui, saat ini negara Indonesia sendiri telah mempunyai 17.380 pulau dan 99.000 pantai yang tersebar di seluruh daerah Indonesia dari ujung Barat hingga ujung Timur.
Oleh karena itu, negara Indonesia dapat dinobatkan sebagai negara maritim, dan dikenal sebagai negara yang mempunyai banyak sekali keanekaragaman hayati, keanekaragaman suku, adat, dan budaya.
Karena negara Indonesia mempunyai lautan yang sangat luas, maka sebagian besar kehidupan ekonomi masyarakat juga dihasilkan dari aktivitas kelautan.
Aktivitas kelautan yang dimaksud ialah seperti perikanan tangkap dan budidaya, transportasi laut, pariwisata bahari, pembuatan garam, dan pengelolaan hasil laut.
Meskipun dikenal sebagai negara kelautan, tetapi kita sebagai warga negara yang bijak tidak boleh semena-mena dan murka dalam mengambil Sumber Daya Alam (SDA) sektor kelautan, karena jika diambil secara terus-menerus, maka akan berdampak terhadap kepunahan biota laut, kerusakan ekosistem, dan kerugian ekonomi yang signifikan.
Baru-baru ini, negara Indonesia telah melakukan perjanjian kerja sama dengan pihak Uni Eropa terkait konservasi keanekaragaman hayati laut dan pengembangan ekonomi pesisir yang berkelanjutan.
Dalam implementasinya, saat ini pihak pemerintah dan Uni Eropa telah menjangkau ribuan masyarakat di daerah Sulawesi Utara (Sulut) dan Maluku Utara (Malut) untuk berpartisipasi langsung dalam menjalankan program konservasi keanekaragaman hayati laut dan pengembangan ekonomi pesisir.
Pihak Uni Eropa dan Indonesia memberikan nama program tersebut dengan julukan “Marine Biodiversity and Support of Coastal Fisheries in the Coral Triangle”.
Pihak Uni Eropa tersebut juga terdiri dari 13 negara, yakni Belanda, Prancis, Jerman, Austria, Spanyol, BUlgaria, Lithuania, Belgia, Portugal, Republik Ceko, Irlandia, Denmark, dan Finlandia.
Berdasarkan data yang ada, maka dijelaskan bahwa program tersebut merupakan gabungan kerja sama antara Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE), didanai Uni Eropa melalui Bank Pembangunan Jerman (KfW), dan dilaksanakan bersama Wildlife Conservation Society (WCS) Indonesia.
Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia Denis Chaibi mengatakan, Indonesia memiliki peran penting bagi dunia karena menjadi rumah bagi salah satu ekosistem laut terkaya yang dimiliki bumi ini. Melalui strategi Global Gateway, Uni Eropa turut mendukung upaya pemulihan terumbu karang, penguatan sektor perikanan, dan penciptaan peluang ekonomi bagi masyarakat pesisir, termasuk di Minahasa Utara.
Menjaga Kelestarian
Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia Denis Chaibi menjelaskan, program kerja sama antara Indonesia dengan Uni Eropa terkait konservasi laut tersebut sudah digagas sejak 2019 yang lalu.
Pada tahap perencanaan, maka program tersebut akan menggelar pengelolaan 21 kawasan konservasi kelautan dengan luas kurang lebih sekitar 1,63 juta hektare.
Denis Chaibi mengaku bahwa pengelolaan kawasan yang dimaksud ialah seperti perlindungan 16.613 terumbu karang, penanaman dan pemeliharaan 14.318 hektare mangrove, dan penanaman serta pemeliharaan 10.582 pandang lumun sebagai habitat alami keanekaragaman hayati laut.
Denis Chaibi mengucapkan banyak terima kasih kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, Uni Eropa, KfW German Development Bank, WCS, karena telah mendukung kegiatan yang penting ini dan semoga kegiatan tersebut dapat bermanfaat langsung terhadap ekonomi sekitar pesisir.
Disisi lain, Denis Chaibi juga menjelaskan bahwa program tersebut sangat berdampak positif signifikan terhadap masyarakat sekitar, karena adanya program tersebut mampu meningkatkan pendapatan para nelayan dari yang awalnya sekitar Rp 20 juta saat ini menjadi Rp 48 juta. Selanjutnya, terdapat 5.752 penerima manfaat langsung dan 24.542 penerima manfaat tidak langsung melalui peningkatan kapasitas masyarakat.
