Tuduhan Jelek Anies Terhadap Ahok Sekarang Terungkap, Bahkan Kemendagri Sampek Buka Suara Begini….

Tuduhan Jelek Anies Terhadap Ahok Sekarang Terungkap, Bahkan Kemendagri Sampek Buka Suara Begini....

Beritatrendindonesia.com – New, Tuduhan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bahwa staf pribadi pada era Basuki T Purnama alias Ahok didanai oleh swasta, terbantahkan.

Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kementerian Dalam Negeri Soni Sumarsono mengungkapkan, setahunya biaya staf gubernur sebelumnya dibiayai oleh BOP atau biaya operasional kepala daerah.

Bahkan, saat dirinya menjabat pelaksana tugas (plt) gubernur DKI periode 7 Maret sampai dengan 15 April 2017, Soni harus merelakan sebagian biaya operasionalnya dipakai untuk membiayai para pembantu Ahok tersebut. Hal tersebut dikarenakan melanjutkan kebijakan Ahok.

“Si swasta sudah saya pastikan tidak ada ya, kalau swasta tidak ada. Yang membiayai setahu saya jadi plt tidak ada indikasi swasta membiayai, saya fikir gitu. Hanya orang yang tidak punya akal pikir yang mau dibiayai swasta untuk mengendalikan pemerintahan,” ungkap Soni di kompleks Parlemen Jakarta, Kamis (23/11/17).

Dia mengungkapkan bahwa adanya dua sumber pembiayaan tim adhoc tersebut. TGUPP yang resmi sebagai tim gubernur untuk percepatan pembangunan didanai resmi dari APBD murni. Selain itu, ada pula tim pendukung yang memang memenuhi syarat keahlian dia untuk di biayai oleh BOP.

“BOP itu biaya operasional gubernur. Pak Ahok mengikhlaskan, menyisakan sebagian uangnya untuk membiayai tim yang jumlahnya 40 ini. Dan ini kemudian saya teruskan sebagian saya biayai dari BOP saya ketika jadi plt. Jadi swasta tidak ada namun dibiayai BOP pengertiannya,” ungkap Soni.

Dengan demikian, pos anggarannya tidak muncul di APBD murni khusus TGUPP. Sebab, yang digunakan adalah sebagian operasional kepala daerah yang memang dapat dipergunakan untuk mendukung suksesnya gubernur dalam menjalankan tugasnya.

Bentuk penggunaan BOP berbagai macam. Bisa untuk bantuan mendadak, membantu anak cacat, menggaji orang yang membutuhkan, dan lainnya.

“Saya dulu sebagian uangnya habis untuk mengendalikan demo-demo yang dapat dikatakan setiap minggu ada. Saya menjadi gubernur DKI itu banyak demo hampir tiap minggu, 212. Jadi tetap bisa saja membiayai untuk pengendalian semuanya. Setiap kurang ini, pakek, pakek, pakek,” ucap pria kelahiran Tulungagung ini.

Related posts