KPU Diprediksikan Akan Membutuhkan 3 Juta Kotak Suara Untuk Pemilu Tahun 2019

KPU Diprediksikan Akan Membutuhkan 3 Juta Kotak Suara Untuk Pemilu Tahun 2019

Beritatrendindonesia.com – News, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memprediksikan bahwa akan dibutuhkan sekitar tiga juta kotak suara dalam penyelenggaran Pemilu tahun 2019.

Ketua KPU Arief Budiman mengungkapkan, Undang-Undang Pemilu mengatur terdapat 500 pemilih terdaftar di setiap satu Tempat Pemungutan Suara (TPS). Apabila regulasinya sesuai, perkiraan KPU jumlah kotak suara yang dibutuhkan sebanyak 2,8 juta.

“Tetapi kan riil di lapangan beda-beda, ada yang 500, 450, 400. Kepulauan Seribu DKI saja ada yang 200. Jadi sekitar 3 jutaan lah kotak suaranya,” ucap Arief di Jakarta, Senin (7/8/2017).

Sampai dengan sekarang ini KPU telah mempunyai delapan alternatif kotak suara, berbahan dasar karton dan plastik. Arief mengungkapkan, harga kotak suara berbahan dasar karton sebesar Rp 100.000.

Dia melanjutkan, apabila ditambah dengan ongkos distribusinya dapat mencapai hingga Rp 200.000. Sedangkan untuk harga kotak suara berbahan dasar plastik dapat dua kali lipat dari bahan karton, belum termasuk distribusinya.

Dengan perkiraan dari kebutuhan tiga juta dan asumsi untuk menggunakan kotak suara karton, maka anggaran yang perlu dikucurkan mencapai hingga Rp 600 miliar.

“Tetapi KPU masih punya 1,8 juta kotak suara yang masih bisa dipergunakan sampai akhir Desember,” ucap Arief.

Kotak suara yang tersisa tersebut berbahan dasar aluminium dan sudah terdistribusi di beberapa provinsi. Arief mengungkapkan, pihaknya belum tahu apakah kotak suara sisa tersebut masih dapat digunakan lagi dan perlu dimodifikasi atau tidak.

“Kalau pemahaman pembuat UU tidak bisa dipakai dan harus ganti semua, ya kami ganti. Tetapi KPU sudah mencermati, uangnya itu cukup besar kalau harus diproduksi baru semua,” ucap dia.

Akan tetapi, Arief juga belum mempunyai kalkulasi berapa kebutuhan anggaran untuk memodifikasi 1,8 juta kotak suara tersebut jika ingin tetap dipergunakan.

“Kalau modifikasi itu biayanya mahal juga. Ya, kami sampaikan ke pembuat Undang-undang,” ucap dia.

Related posts