Fakri Hamzah : KPK Buktikan, Ini Malah Jadi Macem Film Hollywood !

Fakri Hamzah, KPK Buktikan, Ini Malah Jadi Macem Film Hollywood !

Beritatrendindonesia.com – News, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah mengungkapkan bahwa kasus korupsi KTP elektronik atau e-KTP adalah pertaruhan besar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dia berpendapat, ada konsekuensi besar jika lembaga anti rasuah itu gagal membuktikan adanya kerugian negara didalam kasus tersebut.

“Kalau tidak terbukti, menurut saya, KPK sudah menjadi mesin fitnah yang besar bagi DPR dan bangsa Indonesia,” ungkapnya di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (22/11/2017).

Fahri menantang KPK untuk membuktikan ada kerugian negara Rp 2,3 triliun dari proyek e-KTP. Padahal, ungkap dia, audit BPK dan BPKP tidak menunjukan hal tersebut.

Fahri mengaku, angka kerugian negara yang selalu dikatakan oleh KPK terhubung dengan proyek e-KTP pada 2010 merupakan tudingan yang mengarah ke gedung dewan Senayan.

Sumbernya, ungkap dia, berasal dari mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin. Mengenai hal itu, Fahri melihat ada pola-pola yang dimainkan oleh KPK dan Nazaruddin untuk menyasar parlemen.

“Dia (Nazaruddin) sendiri tidak jadi apa-apa (dalam kasus e-KTP). Tidak pernah diperiksa menjadi tersangka. Orang-orang yang diketahui tidak dijadikan tersangka, tidak pernah diproses,” ungkap Fahri.

“KPK seperti film Hollywood, kita tahu ini fiksi namun karena yang ditangkapnya beda-beda jadi kelihatan menarik,” ungkap dia.

Sebelumnya, KPK menahan Setya Novanto yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar. Novanto yang ditetapkan sebagai tersangka setelah diduga ikut merugikan negara Rp 2,3 triliun dalam proyek e-KTP.

KPK mengatakan, Novanto berperan dalam pemberian suap terhubung dengan penganggaran proyek e-KTP di DPR untuk tahun anggaran 2011-2013. Tidak hanya itu, Novanto juga berperan dalam mengarahkan dan memenangkan Konsorsium PNRI menjadi pelaksana proyek pengadaan e-KTP.

Setya Novanto juga diduga mengatur agar anggaran proyek e-KTP senilai Rp 5,9 triliun disetujui anggota DPR. Selain itu, ia juga diduga telah mengatur pemenang lelang dalam proyek e-KTP sewaktu menjabat Ketua Fraksi Golkar di DPR.

Related posts