Berhasilkah Sidang PK Ahok Dengan Landasan Kasus Buni Yani

berhasilkah-sidang-pk-ahok-dengan-landasan-kasus-buni-yani

Beritatrendindonesia.com – News Upaya hukum peninjauan kembali (PK) yang dimohonkan terpidana masalah penistaan agama, Basuki Tjahaja Purnama, sudah di buka untuk disidangkan pertama kalinya di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Senin (26/2) tempo hari. Akan tetapi Ahok, sapaan Basuki, tidak terlihat hadir cuma diwakili pengacaranya.

Sejumlah 156 lembar memori PK yang dimohonkan Ahok sudah diserahkan. Dalam berkas memori PK itu ikut diterangkan alasan Ahok mengajukan PK. Satu diantaranya putusan Buni Yani, serta menilai banyak kekhilafan hakim pada pengadilan sebelumnya dimana nyaris semua pertimbangan yang telah dibeberkan oleh pihaknya tidak sesuai dengan kenyataan persidangan waktu itu.

” Terdapat banyak alasan PK, diantaranya yaitu kasus Buni Yani, memanglah kami masukkan itu jadi salah satu dasar kami. Jadi di pasal 263 dijelaskan ada 3 argumen untuk sampaikan PK. Lantas ada beberapa hal di dalamnya yang tidak cocok atau kontradiktif dengan apa yang disampaikan oleh majelis hakim dalam pertimbangannya dalam putusan yang tidak sesuai, ” kata Kuasa hukum Ahok, Josefina Agatha Syukur, selesai sidang.

” Lalu tidak pernah dipertimbangkan juga misalnya pakar dari pihak Ahok itu tidak diperhitungkan sekalipun oleh majelis hakim, itu satu diantara argumen kesalahan yang nyata. Selain itu masih banyak. Ada kurang lebih 6-7 point, ” sambung Josefina.

Memori PK segera diserahkan untuk dibahas serta dipertimbangkan hakim Mahkamah Agung (MA) sesudah dinyatakan komplit serta bukti formil penuhi ketentuan.

Banyak pihak yang menanti putusan hakim MA. Lantas bagaimana perkiraan selanjutnya?

Pakar hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia, Mudzakir, menilainya ketentuan akhir dari PK yang diserahkan Ahok memanglah mutlak di tangan hakim MA. Tetapi bila lihat dari ilmu hukum, PK itu diyakininya mustahil di terima.

” Dengan ilmiah ilmu hukum, itu tidak mungkin dapat diterima. Tapi bila logika hakim dibolak-balik lantas tiba-tiba diterima serta bebas, itu yang problem. Bahayanya itu. Jadi sekarang ini kita lihat, apa hakim bersikap ilmiah, berdiri sendiri atau tidak. Sebab bila di terima pertimbangan ilmiahnnya apa dikarenakan secara logika itu tidak dapat di terima, ” kata Mudazkir, Selasa (27/2).

Terlebih, tuturnya, sebagai dasar mengajukan PK adalah putusan Buni Yani. Buni Yani divonis 1 th. 6 bln. penjara karna dinyatakan dapat dibuktikan bersalah dengan sah serta meyakinkan melanggar UU ITE. Buni Yani dinyatakan dapat dibuktikan mengubah video Ahok yang mengutip Surah Al Maidah Ayat 51.

” Seandainya itu (putusan Buni Yani) dijadikan novum, jelas itu tidak ada hubungan. Hubungan apa. Bila perkara Buni Yani itu dikarenakan dia download serta bukan hanya Buni Yani saja sebenarnya ada sebelumnya serta selanjutnya yang beda. Jadi pengadilan yang berjalan pada Ahok tak ada kaitannya dengan Buni Yani. Tapi murni mengenai pidato yang dia berikan yang diupload Pemprov DKI. Jadi murni kasus itu berdiri sendiri tidak ada jalinan dengan Buni Yani, ” tuturnya.

” Jadi sangat tidak relevan dikaitkan. Serta di pengadilan tidak ada satu juga yang membandingkan aksi Ahok dengan aksi buni yani. Tapi ini murni atas pernyataan aslinya, ” sambung dia.

Diluar itu, bila salah satunya dasar PK yaitu putusan Buni Yani, maaka juga akan membingunkan lagi karna masalah tersebut belum in kracht. ” Buni Yani kan masih banding, serta mungkin nanti bebas atau sebaliknya bersalah. Jadi ada apa dengan PK ini, ” tuturnya.

Related posts