163 Penerima PKH Malu Karena Rumahnya Dilabeli “Keluarga Miskin”

PKH keluarga miskin

Beritatrendindonesia.com – Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 163 mengundurkan diri dari program bantuan sosial tersebut, Kecamatan Pamotan, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Dikarenakan penerima bantuan tersebut mengaku malu akibat rumah mereka tersebut di lebeli “Keluarga Miskin”, “Kebanyakan mengaku malu jika kami lebeli sebagai penduduk miskin. Rumahnya sudah bagus, sudah mampu.

Jadi yang bersangkutan malu dinyatakan miskin,” ujar koordinator dari PKH. Koordinator PKH Retnowati yang akrab di panggil Eno ini mengatakan, Pihaknya telah melakukan sosialisasi mengenai wacana label “Keluarga Miskin” di dinding rumah penerima bantuan PKH.

Lengkap tulisan label tersebut ialah “Keluarga Miskin” Penerima Bantuan PKH (Permensos No 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan). “Proses labelisasi selesai kami jalankan pada 18-26 Mei 2019, dan sekitar 163 penerima menyatakan mundur. Dengan mundurnya sebagian penerima manfaat jadi dari total 2.835 dan saat ini 2.672 yang diberi lebel ‘keluarga miskin’, ungkapnya. Di Desa Pamotan, misalnya dari 363 Keluarga Penerima Manfaat ada 9 yang mengundurkan diri setelah wacana lebelisasi disosialisasikan. Eno mengatakan KPM yang mundur memang tergolong sudah mampu.

“Saat kami datang ke rumah, memang rumah mereka sudah layak, Aset ada dan berkecukupan, dan 11 kriteria kemiskinan sudah tidak ada. Banyak yang tetap menerima bantuan PKH meskipun mampu mereka berpikir bahwa itu merupakan rezeki. Menurut Eno, masih ada keluarga yang tergolong mampu namun bersedia rumahnya dilabeli “Keluarga Miskin”

Keluarga Miskin Penerima Bantuan PKH

“Kadang tentu ada komentar dari warga lain, ‘Petugas PKH itu bagaimana sih? Sudah tahu keluarga tersebut mampu tapi kok masih dilabeli. Kalau ada komentar seperti itu kami juga tidak bisa berbuat apa-apa sebab yang bersangkutan tidak mau mengundurkan diri. Memang tidak bisa mengeluarkan atau mencoret keluarga yang menerima manfaat secara sepihak,” jelasnya.

Ketentuan dari penerima untuk tidak mendapatkan manfaat tersebut yang bersangkutan harus mundur atas kemauan sendiri. Bisa juga dicoret atau dikeluarkan dari daftar penerima melalui mekanisme Musyawarah Desa.

“Jika desa tersebut memberikan surat keterangan, maka kami siap mengajukan surat pengunduran dirinya,” tandasnya.

Syarat Kriteria Penerima PKH ialah keluarga miskin yang minimal salah satu syarat dari tiga komponen. Kriteria komponen kesehatan ibu menyusui atau ibu hamil, ada anak berusia 0 sampai 5 tahun 11 bulan. Kemudian kriteria komponen pendidikan meliputi adanya anak SD atau sederajat, anak SMP atau sederajat, anak SMA atau sederajat, dan anak usia 6-21 tahun yang diwajibkan untuk belajar 12 tahun.

Baca Juga : Rencana Perusuh 22 Mei Ingin Menjarah Pusat Perbelanjaan Dan Pemukiman Warga Keturunan

Kriteria komponen Kesejahteraan sosial yang meliputi lanjut usia diutamakan mulai dari 70 tahun dan penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat. Dengan syarat kriteria yang harus diterapkan namun di sejumlah daerah menjadi masalah dikarenakan banyak yang tidak memenuhi kriteria keluarga miskin tapi tetap menerima bantuan sosial dari PKH.

Pj Kepala Desa Pamotan Imron mengaku sangat menyetujui lebelisasi untuk penerima bantuan PKH tersebut, ia berharap dengan cara tersebut penerima manfaat yang sebetulnya ekonominya telah mampu tentu akan merasa malu dan mengundurkan diri dengan sendirinya dan tidak perlu dikeluarkan dari program melalui Musyawarah Desa.

Related posts